Kepala BPBD Palu: IKD Mengukur Siapan Pemerintah Kota Palu Hadapi Bencana

RRI.CO.ID, Palu - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu menegaskan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) bukan sekadar angka dalam penilaian ketahanan daerah. IKD menjadi salah satu cerminan sejauh mana pemerintah memiliki kesiapan, kepedulian, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presly Tampubolon, mengatakan IKD menggambarkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi risiko bencana di wilayahnya. Karena itu, capaian indeks perlu dimaknai sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat program penanggulangan bencana, bukan sekadar mengejar peningkatan nilai.

“IKD adalah sebuah cerminan, sebuah cerminan kesiapsiagaan, ketahanan dan kepedulian. Tetapi jangan lupa bahwa IKD itu kita menghitungnya masih dari sisi lini jajaran pemerintahan,” ujar Presly di ruang rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu Selasa, 15 September 2026.

IKD Kota Palu pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,74 dan berada pada kategori sedang. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kota Palu sebagai daerah dengan nilai IKD tertinggi di antara kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.

Meski demikian, Presly mengingatkan capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah merasa seluruh persoalan kebencanaan telah selesai. Nilai IKD yang tinggi maupun sedang tidak secara otomatis menjamin seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman ketika bencana terjadi.

Menurutnya, keberadaan IKD menjadi langkah awal untuk melihat sejauh mana pemerintah menyadari dan memahami kondisi kebencanaan di wilayahnya. Kesadaran tersebut kemudian harus diterjemahkan ke dalam program strategis dan penanganan bencana pada tahapan pra-bencana, saat terjadi bencana, hingga pascabencana.

“Ini langkah pertama untuk mencerminkan bahwa pemerintah peduli tentang kondisi wilayahnya. Oleh sebab itu, dari kepedulian pemerintah memperhatikan aspek-aspek bencana menjadi sebuah program strategis dan penanganan-penanganannya mulai dari pra, saat dan pasca,” ucapnya.

Dalam penyusunan IKD Kota Palu tahun 2026, BPBD masih menemukan sejumlah sasaran prioritas yang perlu diperkuat. Dari tujuh sasaran prioritas dengan 71 indikator dan 284 item objek penilaian, sasaran prioritas ketiga hingga ketujuh masih menjadi perhatian pemerintah daerah.

Presly mengatakan penguatan sasaran yang masih lemah membutuhkan kerja sama lintas organisasi perangkat daerah dan mitra terkait. Setiap program yang dilakukan juga harus dilengkapi bukti dukung sebagai bagian dari proses pengukuran IKD.

Ia menambahkan, peningkatan ketahanan daerah tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan media massa melalui pendekatan pentahelix diperlukan agar kesiapsiagaan dan ketahanan daerah dapat dibangun secara menyeluruh.

“Pentaheliks itu enggak bisa pemerintah saja. Dia harus ada pemerintahnya, ada dunia usaha, ada masyarakat, ada perguruan tinggi, ada juga media massa. Nah, ini semua harus berkolaborasi semua lini pentaheliks,” ucapnya.

BPBD Kota Palu optimistis nilai IKD dapat terus ditingkatkan pada tahun 2026. Namun, peningkatan tersebut dinilai membutuhkan proses karena setiap kenaikan nilai harus ditopang pemenuhan sejumlah indikator dan item penilaian yang telah ditetapkan.