Atasi Ancaman Buaya, Komisi C DPRD Palu Dorong Pengadaan Alat Penangkapan

RRI.CO.ID, Palu - Maraknya keberadaan buaya di kawasan perairan dan pesisir Kota Palu dinilai mengkhawatirkan dan mengancam keselamatan warga. Penanganan tersebut didorong untuk disikapi secara serius untuk menjamin rasa aman masyarakat.

Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Abdurrahim Nasar Al Amri, menuturkan penanganan buaya menjadi salah satu fokus dalam rapat mitra bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Senin 14 September 2026. Ia menyebut diperlukan kelengkapan sarana khusus agar proses evakuasi satwa tidak membahayakan petugas.

"Karena penanganan buaya ini kan ibaratnya di situ mereka harus menyiapkan kandangnya, peralatan untuk misalnya ada apa-apa atau mau menangkap penangkapan buayanya," ucap Abdurrahim saat ditemui di ruangannya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi C telah menginstruksikan BPBD Kota Palu untuk menyusun rincian kebutuhan anggaran pengadaan alat evakuasi buaya secara detail. Hal terserbut selanjutnya akan dibahas lebih lanjut di Rapat Badan Anggaran (Banggar) dan diharapkan dapat terealisasi.

"Jadi, kami minta di Komisi C minta untuk tulis anggarannya, presentasikan anggarannya supaya nanti mungkin kami bisa bawa di Banggar," tuturnya.

Pada pembahasan Perubahan APBD 2026, BPBD Kota Palu dipastikan mendapatkan tambahan alokasi dana mencapai Rp135 juta. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk pemenuhan gaji pegawai PPPK serta anggaran tambahan lainnya.

BPBD Kota Palu juga mengajukan penambahan fasilitas pendukung kebencanaan seperti alkon dan tenda pengungsian. Khusus untuk tenda, kebutuhan logistik tersebut dinilai mendesak mengingat keterbatasan yang ada saat terjadi bencana di dua lokasi berbeda.

"Contoh kemarin kebakaran yang ada di sekolah Kelurahan Baru, dipasang tenda ternyata ada juga kebakaran di Tawaeli. Nah, itu juga membutuh tenda tidak ada. Jadi paling tidak kita Insya Allah di perubahan ini mau minta tambah satu lagi tenda. Supaya tenda bisa sudah dua di Kota Palu," ujarnya.