Komisi B DPRD Palu Dorong Optimalisasi Retribusi UMKM Dukung Capai Target PAD

RRI.CO.ID, Palu - Capaian pendapatan daerah dari sektor retribusi UMKM menjadi salah satu pembahasan penting dalam rapat mitra Komisi B DPRD Kota Palu bersama Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, Selasa 1 September 2026. Pertemuan ini difokuskan untuk merumuskan solusi konkret agar target pendapatan daerah dapat tercapai di tengah efisiensi anggaran.

Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, menuturkan bahwa optimasi pemungutan retribusi UMKM merupakan kewenangan dari dinas terkait. Untuk menunjang kelancaran tugas di lapangan, dukungan operasional berupa kendaraan roda dua telah disalurkan kepada para petugas lapangan.

"Jadi kemarin sudah disupport dengan kendaraan operasional motor untuk para pegawai yang melakukan penarikan retribusi kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Palu," ucap Rusman Ramli saat ditemui di ruangannya.

Meski demikian, diakui pemungutan retribusi tersebut menghadapi tantangan di tengah efisiensi. Hal ini terkait dengan keterbatasan alokasi bahan bakar minyak yang berdampak pada daya jangkau petugas penarik retribusi.

Merespons kendala tersebut, Komisi B mengusulkan penambahan alokasi BBM operasional dalam pembahasan Perubahan APBD 2026. Penyesuaian anggaran ini dinilai krusial agar kinerja penarikan retribusi dapat kembali berjalan optimal hingga akhir tahun.

"Ini yang lagi dibicara di di anggaran perubahan (APBD 2026). mudah-mudahan nanti di pembahasan di Badan Anggaran bisa kemudian disupport agar kemudian bisa optimal dan maksimal kinerjanya," ujarnya.

DPRD Kota Palu mencatat saat ini Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja mencapai 40% target retribusi UMKM dari yang telah ditetapkan di semester I tahun anggaran 2026. Diproyeksikan target retribusi dari sektor ini sebesar Rp 1,3 miliar dapat terealisasi sepenuhnya.

Tarif pungutan retribusi bagi para pelaku UMKM di Kota Palu sendiri dipatok sebesar Rp3.500 per hari. Pengoptimalan pemungutan tarif harian ini diharapkan dapat mendongkrak realisasi retribusi daerah.