Ratna Mayasari Dorong Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Pemberdayaan UMKM

RRI.CO.ID, Palu – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Palu, Ratna Mayasari Agan mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Penguatan ekonomi menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan kemerdekaan masyarakat. Sebab, masyarakat belum dapat dikatakan sepenuhnya merdeka apabila masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi," ujarnya.

Pernyataan dari Ratna tersebut disampaikan usai mengikuti Upacara Bendera Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Kantor DPW PAN Sulawesi Tengah, Jl. Hangtuah, Kota Palu, Senin, 17 Agustus 2026.

Ratna mengatakan, dirinya bersama kader PAN di Kota Palu terus didorong oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk aktif mendengarkan persoalan masyarakat, termasuk pelaku usaha yang membutuhkan dukungan maupun pendampingan dalam mengembangkan usahanya.

“Makanya sebagai Ketua DPD PAN Kota Palu yang juga saya adalah anggota DPRD Kota Palu selalu mendorong bagaimana kader-kader itu turut aktif berpartisipasi ke masyarakat. Paling tidak dengan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat atau keluhan masyarakat,” ujar Ratna.

Ia menilai, persoalan ekonomi masyarakat tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui bantuan langsung. Dibutuhkan pula pendampingan dan akses yang memungkinkan masyarakat mengembangkan usaha secara mandiri.

“Nah, untuk bagaimana memerdekakan ekonomi masyarakat, PAN sendiri juga telah membentuk yang namanya UMKM binaan PAN,” katanya.

Ratna menjelaskan, UMKM binaan tersebut menjadi salah satu wadah untuk membantu pelaku usaha dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengembangan usaha.

“Kita sebagai wadah untuk mengadvokasi segala macam urusan dari UMKM-UMKM tersebut. Dan itu sudah kita lakukan,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi B DPRD Kota Palu yang membidangi antara lain sektor perekonomian, Ratna menegaskan bahwa aspirasi pelaku usaha perlu menjadi perhatian dalam pembahasan maupun pengawasan kebijakan pemerintah daerah.

Ia juga menilai keberadaan anggota legislatif di tengah masyarakat harus dimanfaatkan untuk menjembatani persoalan yang dihadapi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

“Ketika masyarakat menemukan jalan buntu misalnya terkait kebijakan-kebijakan, maka di situlah kita hadir,” tuturnya.

Ratna berharap pemberdayaan UMKM dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan membangun kemandirian ekonomi.

Menurutnya, kemerdekaan ekonomi pada akhirnya harus tercermin dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan usaha, serta memperoleh akses yang adil terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah.