RRI.CO.ID, Palu — Kota Palu mencatatkan prestasi membanggakan dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Sulawesi Tengah. Dengan memperoleh nilai 97,60 dan predikat AA (Istimewa), Kota Palu menjadi pemerintah daerah dengan capaian nilai tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah.
Capaian tersebut menjadi indikator positif atas komitmen Pemerintah Kota Palu dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik melalui penguatan aspek hukum dan regulasi. Raihan ini juga menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pembentukan regulasi, harmonisasi kebijakan, serta implementasi kebijakan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Palu yang berhasil memperoleh nilai 97,60 dengan predikat AA atau Istimewa. Ini merupakan capaian yang sangat baik dan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan reformasi hukum,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya, Rabu 12 Agustus 2026.
Menurutnya, capaian tersebut harus dipandang sebagai bentuk penghargaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan kualitas reformasi hukum di masa mendatang. Nilai yang tinggi wajib tercermin dalam tindakan nyata serta pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh warga.
“Nilai yang tinggi tentu harus diikuti dengan konsistensi. Jangan sampai reformasi hukum hanya berhenti pada angka penilaian, tetapi harus benar-benar tercermin dalam kualitas regulasi, kebijakan pemerintah, dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya.
Kanwil Kemenkum Sulteng dipastikan akan terus membuka ruang kolaborasi dengan Pemerintah Kota Palu dalam rangka penguatan pembangunan hukum. Pendampingan dan koordinasi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan selaras dengan peraturan perundang-undangan.
Rakhmat Renaldy berharap prestasi Kota Palu dapat menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lain di Sulawesi Tengah. Langkah ini diharapkan mampu menjadi motivasi untuk terus memperkuat reformasi hukum di daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....