RRI.CO.ID, Palu - Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah diproyeksikan bertambah pada tahun anggaran 2026. Proyeksi ini meningkat dibandingkan dari penetapan anggaran sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat memberi sambutan dalam Rapat Paripurna Rancangan Peubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 di Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Selasa 4 Agustus 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Arnila Hi. Moh. Ali dan dihadiri oleh anggota legislatif, jajaran OPD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam paparannya, Reny menuturkan pendapatan daerah diproyeksikan meningkat hingga Rp4,886 triliun. Target tersebut bertambah sebesar Rp58,93 miliar dari yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proyeksi tersebut didasari pada penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp2,602 triliun serta tambahan pendapatan daerah lainnya berupa insentif dari Kementerian Dalam Negeri sebear Rp2 Miliar. Sementara itu, komponen Pendapatan Transfer disebut tidak mengalami perubahan.

"Pendapatan transfer tidak mengalami perubahan sebesar Rp2.282.650.195," tutur Reny.

Disisi lain, Belanja Daerah mengalami penurunan sebesar Rp21,25 miliar menjadi Rp4,9 triliun karena adanya penyesuaian pada Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga. Meski demikian, Belanja Modal dan Belanja Transfer tetap mengalami peningkatan guna mendukung pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, Reny menjelaskan terjadi defisit APBD 2026 sebesar Rp22,619 miliar. Untuk menutup defisit ini, Pemrintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Reny menegaskan bahwa perubahan KUA-PPAS ini mempertimbangkan hasil evaluasi program unggulan 9 Berani, terutama Berani Sehat dan Berani Cerdas. Ia berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan objektif serta mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat daerah.

"Kami menyadari bahwa keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan perubahan APBD sangat bergantung pada sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD," ucapnya.