RRI.CO.ID, Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 secara virtual, Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi transparansi dan akuntabilitaas pengelolaan anggaran negara.

Mewakili Kakanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy, kegiatan nasional tersebut diikuti oleh jajaran lembaga. Langkah ini mempertegas komitmen instansi dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Penyerahan LHP BPK secara resmi diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penyerahan dokumen ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas penggunaan APBN sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Bagi Kanwil Kemenkum Sulteng, LHP BPK ini dijadikan pijakan untuk meningkatkan kualitas administrasi keuangan di daerah. Seluruh satuan kerja diimbau untuk konsisten menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK merupakan sarana evaluasi demi menjaga integritas instansi. Ia meminta seluruh jajarannya untuk menjadikan catatan audit sebagai acuan perbaikan kinerja penyerapan anggaran.

"Laporan hasil pemeriksaan bukan sekadar bentuk evaluasi, tetapi juga menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Rakhmat Renaldy dalam keterangannya.

Ia juga menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan. Langkah ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan semakin berkualitas.

"Kami akan terus memperkuat budaya akuntabilitas, meningkatkan kepatuhan administrasi, serta memastikan setiap pelaksanaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.