RRI.CO.ID, Palu – Pemerintah Kota Palu mengevaluasi pelaksanaan Sekolah Khusus Keluarga (SKK) Tahap II di empat kelurahan melalui rapat yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti, di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Kamis, 30 Juli 2026. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu itu bertujuan menilai efektivitas program dalam memperkuat ketahanan keluarga.

Rapat diikuti Kepala DP3A Kota Palu dr. Royke Abraham, perwakilan Bappeda Kota Palu, para lurah, serta fasilitator dari Kelurahan Tavanjuka, Palupi, Nunu, dan Birobuli Utara. Evaluasi difokuskan pada pelaksanaan SKK Tahap II yang telah berjalan di empat kelurahan tersebut.

Program SKK merupakan pembelajaran berbasis kelompok yang bertujuan meningkatkan kapasitas keluarga. Materi yang diberikan mencakup pencegahan kekerasan, perkawinan anak, stunting, serta penguatan pola asuh dan ketahanan keluarga.

Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan program tidak berhenti pada kegiatan pembelajaran semata. Menurutnya, hasil pendampingan harus mampu mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

"Kegiatan evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana materi dan pendampingan SKK sudah dipahami dan diterapkan oleh keluarga. Kita ingin memastikan program ini tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar memberi dampak pada pola asuh, komunikasi, dan kesejahteraan keluarga," ujarnya.

Irmayanti juga meminta pemerintah kelurahan dan para fasilitator memperkuat koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun tindak lanjut hasil evaluasi. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan SKK dapat terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat kelurahan.

Ia berharap evaluasi mampu mengidentifikasi tantangan, keberhasilan, serta rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, cakupan manfaat SKK diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga di Kota Palu.

"Dengan keluarga yang kuat, kita bisa menekan angka kekerasan, menurunkan stunting, dan mewujudkan Kota Palu yang lebih tangguh. Saya berharap para peserta dapat menjadikan evaluasi ini sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pendampingan di masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala DP3A Kota Palu, Royke Abraham, mengatakan evaluasi menjadi tolok ukur efektivitas pendampingan yang dilakukan di tingkat kelurahan.

"Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan program pada tahap berikutnya," ucapnya.