RRI.CO.ID, Donggala – Pemerintah Kabupaten Donggala memperkuat kelembagaan desa sebagai strategi mempercepat penurunan stunting di daerah tersebut.

Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan penguatan kelembagaan desa menjadi langkah penting agar seluruh unsur, mulai dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Penggerak PKK, kader Posyandu, hingga Kader Pembangunan Manusia (KPM), dapat bekerja secara terpadu dalam penanganan stunting.

“Tentunya penguatan kelembagaan desa menjadi langkah penting agar seluruh unsur dapat bekerja secara terpadu dalam satu sistem yang solid,” kata Vera di Banawa, Minggu, 26 Juli 2026.

Menurutnya, stunting masih menjadi ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi muda di Kabupaten Donggala. Kondisi tersebut, terutama yang terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan, dapat berdampak pada terganggunya perkembangan otak anak secara permanen.

“Jadi, penurunan kasus merupakan investasi kemanusiaan yang harus diwujudkan melalui gerakan bersama yang dimulai dari keluarga dan lingkungan masyarakat di desa,” ujarnya.

Vera mengungkapkan prevalensi stunting di Kabupaten Donggala pada 2025 tercatat sebesar 29,6 persen. Karena itu, upaya percepatan penurunannya harus didukung dengan data yang akurat melalui pemanfaatan aplikasi Electronic Human Development Worker (E-HDW).

Menurutnya, aplikasi tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh data riil mengenai kondisi masyarakat sehingga berbagai intervensi, seperti pemberian makanan tambahan, pelayanan kesehatan, perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, hingga layanan pendidikan anak usia dini, dapat dilakukan secara tepat sasaran.

“Melalui aplikasi itu pemerintah daerah memperoleh data riil mengenai kondisi masyarakat, sehingga setiap intervensi, seperti pemberian makanan tambahan, pelayanan kesehatan, perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, maupun layanan pendidikan anak usia dini, dapat dilakukan secara tepat sasaran,” katanya.

Ia menjelaskan, aplikasi E-HDW juga menjadi instrumen penting bagi Kader Pembangunan Manusia dalam melakukan pencatatan, pemantauan, dan evaluasi secara real time terhadap lima layanan konvergensi stunting, yakni kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, sanitasi dan akses air bersih layak, serta layanan pendampingan anak usia dini.

“Seluruh data dari masing-masing desa menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan dan prioritas penanganan stunting di masa mendatang,” ujar Vera.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala.

“Harapannya melalui penguatan kelembagaan desa serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi E-HDW bisa menekan angka prevalensi stunting secara signifikan menuju zero stunting,” tuturnya.