RRI.CO.ID, Palu - Pemerintah Kota Palu mendapatkan dana insentif dari Kementerian Dalam Negeri RI dengan total Rp3 miliar. Dana penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan pemerintah kota dalam menekan dan menjaga stabilitas laju inflasi daerah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Ruslan Ramli, saat menghadiri Rapat Kerja bersama Badan Anggaran di Ruang Sidang Utama, Jumat 24 Juli 2026. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palu, Muchlis A. Uca, setiap komisi memaparkan hasil rapat internal bersama mitra OPD terkait laporan realisasi semester pertama APBD tahun anggaran 2026.

Pada kesempatan tersebut, Ruslan Ramli mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Palu dalam mengendalikan inflasi. Ia menyebut, dana intensif yang diperoleh akan dialokasikan untuk berbagai program strategis, salah satunya bantuan modal usaha untuk ratusan wirausaha pemula di Kota Palu.

"1 miliar diperuntukkan untuk Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja yang kemudian di di realisasikan dalam bentuk kegiatan pemberian modal usaha sebesar Rp5 juta kepada 200 wirausaha pemula," ucap Ruslan.

Ditambahkan, program ini baru akan berlangsung pada triwulan IV 2026. Tahapan seleksi calon penerima serta kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi setempat kini sedang dimatangkan.

Selain bantuan UMKM, dana insentif sebesar Rp2 miliar dialokasikan untuk pembangunan lapak di Bekas Terminal Balaroa. Fasilitas tersebut disiapkan guna menampung relokasi sekitar 700 pelaku usaha dari kawasan Pasar Inpres Manonda.

Adapun 400 juta rupiah dari dana ini dikucurkan untuk program pasar murah keliling Gadenolumako yang berjalan di delapan kecamatan. Program ini, sebut Ruslan Ramli, adalah upaya pemerintah Kota Palu untuk menumbuhkan perekonomian daerah sekaligus mempermudah akses sembako yang lebih murah.

"Ini juga adalah cara pemerintah kota untuk menjaga inflasi dan menumbuhkan perekonomian Kota Palu, sekaligus membantu masyarakat untuk mendapatkan sembako yang lebih murah," kata Ruslan Ramli.