RRI.CO.ID, Morowali Utara - Kepolisian Resor (Polres) Morowali Utara menerjunkan sekitar 500 personel untuk mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Ratusan aparat keamanan tersebut disiagakan secara tersebar di 114 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di 54 desa se-Kabupaten Morowali Utara, Rabu, 22 Juli 2026.

Penebalan pasukan keamanan ini dilakukan untuk menjamin seluruh tahapan pencoblosan berjalan aman, tertib, dan bebas dari potensi gangguan ketertiban masyarakat. Langkah pengamanan berlapis tersebut ditinjau langsung oleh Kapolres Morowali Utara bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di sejumlah titik TPS.

"Kurang lebih 500 personel kami turunkan untuk mengamankan 114 TPS. Personel disebar di seluruh titik sesuai kebutuhan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilih dengan aman, nyaman, dan situasi kamtibmas tetap kondusif," ujar Kapolres Morowali Utara, AKBP Junaidy Anthonius Weken.

AKBP Junaidy menjelaskan, pemetaan personel disesuaikan dengan tingkat kerawanan wilayah guna memitigasi potensi konflik antarpendukung calon kepala desa. Sinergi ketat bersama unsur TNI dan panitia penyelenggara lokal terus diperkuat hingga tahapan penghitungan suara usai.

Penjagaan ketat aparat di lapangan mendapat apresiasi langsung dari Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, yang melakukan pemantauan bersama Ketua TP-PKK sekaligus Anggota DPD RI, Febriyanthi Hongkiriwang. Ia menilai kehadiran aparat kepolisian berhasil menciptakan iklim demokrasi desa yang sejuk dan kondusif.

"Terima kasih kepada panitia, TNI-Polri, pemerintah desa, dan seluruh masyarakat yang telah bersama-sama menciptakan suasana Pilkades yang aman dan damai. Semoga hasil Pilkades ini membawa kemajuan bagi desa-desa di Morowali Utara," kata Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi.

Di tempat terpisah, Wakil Bupati Morowali Utara, Djira K. turut memantau jalannya pemungutan suara di Desa Tompira, Bunta, dan Korololaki. Birokrasi daerah mengimbau seluruh pihak untuk menjaga persatuan dan menerima apa pun hasil rekapitulasi perolehan suara sebagai keputusan demokratis warga desa.

"Kami ingin memastikan setiap tahapan berjalan dengan baik, masyarakat dapat memilih secara bebas, dan seluruh proses berlangsung tertib. Apa pun hasilnya nanti, mari kita hormati sebagai pilihan demokratis masyarakat desa," ujar Djira menegaskan.