RRI.CO.ID, Parimo - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, mengajak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk mengiptimalkan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) bagi masyarakat. Hal ini mencakup pembentukan badan hukum yayasan, perkumpulan, koperasi, dan berbagai layanan hukum lainnya.

Hal tersebut disampaikan saat Kanwil Kemenkum Sulteng melakukan audiensi bersama Wakil Bupati Parigi Moutog, H. Abdul Said.Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Parigi Moutong, Selasa 21 Juli 2026.

Rakhmat menyebut selain layanan AHU, Kanwil Kemenkum Sulteng juga mengoptimalkan Program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Parigi Moutong yang mencakup 278 desa dan 5 kelurahan. Kanal komunikasi berupa grup Whatsapp juga telah dibangun sebagai sarana konsultasi hukum dan pelaksanaan Posbankum bagi seluruh kepala desa dan lurah.

“Melalui kanal informasi ini kepala desa dan lurah dapat berkonsultasi, melaporkan pelaksanaan Posbankum, sekaligus membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum secara cepat. Harapannya masyarakat semakin percaya diri menghadapi persoalan hukum di lingkungannya,” ucap Rakhmat Renaldy dalam keterangannya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan hukum memang tidak selalu tampak secara fisik, namun manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, pembangunan hukum hadir saat warga meperoleh kepastian dan perlindungan terhadap keadilan.

“Kalau pembangunan hukum ini memang tidak berwujud, tetapi manfaatnya dapat dirasakan. Ketika masyarakat memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum, dan akses terhadap keadilan, di situlah sesungguhnya pembangunan hukum hadir,” tambahnya.

Merespon hal tersebut, Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Said, menyatakan kesiapannya untuk mendukung seluruh program Kanwil Kemenkum Sulteng. Dirinya turut mengapresiasi perhatian dan dukungan lembaga terhadap pembangunan hukum daerah.

“Kami sangat senang atas pertemuan ini. Ini sangat membantu pemerintah daerah dan tentunya kami siap mendukung seluruh program Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah karena semuanya merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat,” ujarnya.