RRI.CO.ID, Palu - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan memperkuat validitas data, digitalisasi, dan inovasi. Hal tersebut, guna mempercepat program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ini disampaikan Wakil Gubernur saat membuka Rapat Kolaborasi Integrasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Sertifikat Tanah Gratis bagi MBR Penerima BSPS Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Tengah. Mengusung tema "Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat", kegiatan berlangsung di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Senin 20 Juli 2026.

Rapat tersebut merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dengan berbagai pihak. Hal ini terkait dalam mendukung program rumah tidak layak huni (RTLH), Berani Sejahtera, dan Berani Bedah Rumah.

Dalam arahannya, Wagub menyebut keberhasilan program perumahan sangat bergantung pada kualitas data yang akurat, lengkap, dan tepat sasaran. Menurutnya, data menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan, menghindari kesalahan sasaran, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

"Kita tidak boleh lagi bekerja dengan data yang tidak jelas, karena setiap program pemerintah membutuhkan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Wagub.

Ia pun menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, yakni data lengkap, digitalisasi, dan inovasi. Ketiganya, kata Wagub, merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

"Digitalisasi membuat pekerjaan kita lebih transparan dan akuntabel, sehingga saya meminta seluruh OPD memiliki data yang jelas dan sistem identifikasi yang baik," katanya.

Selain itu, Wagub juga mengapresiasi keberadaan aplikasi e-Berani Tampak yang dikembangkan Dinas Perkimtan sebagai sistem informasi terpadu bidang perumahan. Melalui aplikasi tersebut, pemerintah daerah dapat mengakses data masyarakat berdasarkan nomor Kartu Keluarga (KK), alamat, serta tingkat desil kesejahteraan sebagai dasar penyaluran bantuan.

"Ketika pimpinan daerah atau pemerintah pusat membutuhkan data, cukup membuka sistem, rumah yang dimaksud bisa langsung terlihat, siapa penerimanya, bagaimana kondisinya, dan berada pada tingkat kesejahteraan yang mana," ucap Wagub.

Wagub juga mendorong agar pengembangan sistem tersebut terus disempurnakan, termasuk melengkapi data lokasi rumah penerima bantuan dengan titik koordinat. Selain itu, Wagub meminta seluruh jajaran pemerintah daerah terus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik. (KA)