RRI.CO.ID, Palu - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah didorong untuk segera menghadirkan layanan one stop service atau layanan satu pintu bagi masyarakat korban kekerasan. Langkah ini dinilai krusial guna memberikan pendampingan yang komprehensif sekaligus memulihkan kondisi psikologis atas rasa trauma yang dialami korban.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah, Diana Adam Pattalao, saat dikonfirmasi kunjungan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Veronica Tan, beberapa waktu lalu. Menurutnya, Wakil Menteri menekankan pentingnya langkah pencegahan dengan menghadirkan layanan penanganan yang komprehensif.

"Yang dimaksud Komprehensif oleh Ibu Wamen adalah bagaimana trauma korban tidak bertambah ketika terjadi kekerasan dengan cara layanan one stop service itu didorong. Di mana korban tidak ada digiring dari satu tempat ke tempat lain, namun dalam satu pintu," ujar Diana melalui telepon, Jumat 17 Juli 2026.

Mengenai hal tersebut, diakui hingga saat ini Sulawesi Tengah masih mengandalkan koordinasi manual bersama pihak terkait. Baik dalam penanganan kasus hukum maupun pemulihan trauma korban.

"Kalau bicara tentang one stop atau layanan satu pintu itu belum. Tapi kita masih melakukan koordinasi. Di sana kalau seperti contoh ada korban, ada di sana rujukan ke kita. Kalau korban butuh penanganan lanjutan kan berarti dibawa lagi ke rumah sakit, butuh untuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dibawa lagi ke kepolisian atau unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), tapi tetap didampingi," lanjutnya.

Untuk itu, dirinya berharap ke depannya sistem layanan satu pintu tersebut dapat segera diwujudkan di Sulawesi Tengah. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), hingga 15 Juni 2026, tercatat sebanyak 188 kasus kekerasan perempuan dan anak.

Namun, Diana menuturkan data ini baru mencakup lima kabupaten di Sulawesi Tengah. Yaitu Donggala, Tolitoli, Tojo Una-Una, Parigi Moutong, dan Morowali Utara, sehingga jumlah riil di lapangan diperkirakan jauh lebih banyak.

"Masih ada delapan kabupaten yang belum masuk (datanya)," tutur Diana.