RRI.CO.ID, Palu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, melakukan audiensi dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah, Rachman Ansyari. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Senin 20 Juli 2026.

Agenda ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antarlembaga dalam mendukung pembangunan hukum di Sulawesi Tengah. Dalam audiensi tersebut, kedua lembaga membahas rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Penegakan Hukum yang akan melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu agenda strategis yang turut menjadi pembahasan adalah optimalisasi Integrated Criminal Justice System (ICJS) sebagai model penguatan sistem peradilan pidana terpadu. Implementasi ini dnilai perlu untuk terus didorong melalui peningkatan literasi seluruh pemangku kepetingan dengan memanfaatkan berbagai kajian literasi yang telah disusun.

Dalam keterangannya, Rakhmat Renaldy menyampaikan apresiasi atas komitmen Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah dalam menginisiasi penguatan koordinasi penegakan hukum melalui optimalisasi ICJS. Ia memandang kolaborasi lintas sektor merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sistem hukum yang modern, responsif, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

“Sistem ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat koordinasi antaraparat penegak hukum sehingga setiap proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Rakhmat Renaldy.

Ditambahkan, optimalisasi ICJS akan memberikan berbagai manfaat strategis bagi Sulawesi Tengah. Beberapa diantaranya memperkuat sinergi antarinstansi penegak hukum, mempercepat pertukaran informasi dan data, hingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa Kementerian Hukum siap mengolaborasikan berbagai tugas dan fungsi strategis bersama Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah demi menyukseskan agenda daerah. Kerja sama ini difokuskan pada harmonisasi peraturan, fasilitasi produk hukum, pembinaan masyarakat, hingga penguatan Desa dan Kelurahan Sadar Hukum.

“Kami siap bersinergi dengan Kesbangpol dalam memperkuat literasi hukum, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, serta mendukung berbagai program strategis yang berkaitan dengan pembangunan hukum di Sulawesi Tengah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Rachman Ansyari, menyampaikan apresiasi atas inisiasi penguatan sistem peradilan pidana terpadu. Dirinya menilai langkah tersebut akan memperkokoh aspek regulasi dan koordinasi antarlembaga guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif.