Gelar Unjuk Rasa, Gapembi Sulteng Dorong Perbaikan Tata Kelola Program MBG
- 11 Jul 2026 14:39 WIB
- Palu
Poin Utama
- Gapembi Sulteng mendesak transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama ratusan relawan dalam aksi unjuk rasa di depan DPRD Sulteng.
- Rian Suparman, Sekretaris Gapembi Sulteng, menolak penutupan program MBG dan meminta penguatan kembali moratorium, mengingat program sangat dibutuhkan masyarakat.
- Gapembi mendukung pemberantasan korupsi di tubuh BGN dan menuntut kepastian hukum bagi mitra serta yayasan penyelenggara, termasuk perlindungan investor dan keberlangsungan usaha di seluruh Indonesia.
- Tuntutan aksi mencakup pencabutan moratorium penambahan titik SPPG agar operasional dapur tidak terhenti dan transparansi kebijakan penghentian insentif fasilitas SPPG selama masa libur.
RRI.CO.ID, Palu - Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Provinsi Sulawesi Tengah, mendorong perbaikan tata Kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekretaris Gapembi Sulteng, Rian Suparman, di Kota Palu, Jumat 10 Juli 2026, menyatakan mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan MBG.
Gapembi Sulteng hadir bersama ratusan relawan yang tergabung dalam Aliansi Relawan MBG Sulteng, dalam aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulteng tersebut.
"Salah satu tuntutan kami adalah tidak terjadinya penutupan program MBG dan moratorium dipertegas kembali," kata Rian.
Ia menegaskan, Gapembi Sulteng juga mendukung pemberentasan korupsi yang ada di tubuh BGN. Akibat kejadian itu, menurutnya, telah memunculkan dampak negatif terhadap program MBG yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat.
"Bukan hanya siswa penerima MBG yang terdampak, tapi para relawan di dapur MBG, mitra penyedia bahan pokok, hingga yayasan pengelola dapur MBG," ujar Rian.
Adapun tuntutan masa aksi, di antaranya mendukung Program MBG untuk terus dilanjutkan serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Termasuk Meminta kepastian hukum bagi mitra dan yayasan penyelenggara MBG, hingga transparansi dasar kebijakan penghentian insentif fasilitas SPPG selama masa libur.
Selain itu, meminta adanya perlindungan terhadap investor dan keberlangsungan usaha mitra MBG di seluruh indonesia. Sekaligus, mendesak BGN untuk mencabut Moratorium penambahan titik SPPG agar operasional dapur tidak mandek. (KA)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....