Wagub Sulteng Tegaskan Komitmen Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

RRI.CO.ID, Palu - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulteng dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sekaligus, menegaskan Pemprov menaruh perhatian besar terhadap upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Veronica Tan. Kunjungan Wamen itu di Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Kolonel Sugiono, Kota Palu, Jumat 10 Juli 2026.

Wagub mengungkapkan, pada tahun 2025 tercatat dalam Aplikasi Simfoni PPA sekitar kurang lebih 696 kasus terjadi di Sulteng. Sementara hingga pertengahan tahun 2026, jumlah laporan telah mencapai sekitar 600 kasus yang terdiri dari kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak.

Namun demikian, ucap Wagub, tidak seluruh kasus dapat dipublikasikan karena menyangkut kerahasiaan korban dan proses pemulihan psikologis. Pemerintah pun berkomitmen memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan dan anak di Sulawesi Tengah.

"Ada banyak kasus yang tidak bisa kami ekspos karena menyangkut trauma korban, namun yang terpenting adalah memastikan mereka mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara maksimal," ujar Wagub.

Dalam kesempatan itu, Wagub juga memperkenalkan Program Berani Sehat, salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Selain memberikan layanan kesehatan gratis melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program tersebut juga menanggung pembiayaan layanan kesehatan yang belum dicover BPJS, termasuk biaya visum et repertum.

Hingga awal Juli 2026, Program Berani Sehat telah membantu sekitar 183 ribu masyarakat memperoleh layanan kesehatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.800 kasus merupakan pelayanan non-JKN yang seluruh pembiayaannya ditanggung Pemprov Sulteng.

"Kalau pemerintah tidak hadir, banyak korban yang kesulitan memperoleh keadilan karena berbagai proses membutuhkan biaya, termasuk visum untuk kepentingan penyidikan," kata Wagub.

Wagub juga berharap, Kementerian PPPA dapat terus memberikan arahan dan pendampingan bagi Pemprov dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kebutuhan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana UPTD PPA.

Meski memahami kondisi fiskal nasional yang sedang menghadapi berbagai tantangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan siap mengalokasikan dukungan melalui APBD. Hal ini, apabila kebutuhan tersebut belum dapat difasilitasi melalui APBN pada tahun 2027.

Kunjungan kerja Wamen PPPA, Veronica Tan, diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, serta organisasi masyarakat. Hal tersebut dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. (KA)