RRI.CO.ID, Sigi - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan petani dengan menetapkan harga gabah di tingkat petani tidak boleh berada di bawah Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani PT Pupuk Indonesia di Taman Likuifaksi, Kabupaten Sigi, Sabtu, 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Bupati Sigi Rizal Intjenae, anggota DPR RI Sarifuddin Sudding, jajaran PT Pupuk Indonesia, serta ratusan petani dari Kabupaten Sigi.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan pupuk sebelum musim tanam, tetapi juga menjamin harga gabah tetap menguntungkan petani saat panen tiba.
"Kalau pupuk bagus, panennya banyak, tetapi harganya murah, petaninya rugi. Karena itu harus dipastikan harga gabah tidak boleh di bawah Rp6.500 per kilogram," ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Ia menyebut, nilai tukar petani secara nasional mengalami peningkatan sebagai indikator membaiknya kondisi ekonomi petani.
"Dulu nilai tukar petani berada di angka 116, sekarang sudah mencapai 127. Artinya petani padi dan petani jagung alhamdulillah kesejahteraannya meningkat," katanya.
Selain menjaga harga gabah, pemerintah juga memastikan pupuk tersedia dalam jumlah yang cukup sebelum musim tanam. Bahkan, pemerintah bersama PT Pupuk Indonesia berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20 persen untuk meringankan beban petani.
"Alhamdulillah hari ini kita pastikan pupuk tersedia sebelum musim tanam, jumlahnya cukup dan harganya mendapat diskon 20 persen," ucap Zulkifli Hasan.
Pada kesempatan tersebut, Menko Pangan juga menyerahkan secara simbolis bantuan masing-masing 1,5 ton pupuk non-subsidi jenis urea dan NPK kepada perwakilan kelompok tani. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat program swasembada pangan di Sulawesi Tengah.
Ia menambahkan, setelah memperkuat sektor pertanian, pemerintah juga akan fokus mengembangkan sektor perikanan tangkap dan budidaya sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Tahun ini kita mulai masuk ke sektor nelayan. Kita akan mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya. Mudah-mudahan ke depan Indonesia tidak hanya swasembada pangan, tetapi juga menjadi negara pengekspor ikan terbesar di Asia," katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....