RRI.CO.ID, Palu – Perjuangan Masyarakat Pantoloan (PMP) terus mengupayakan agar Pelabuhan Pantoloan tetap berfungsi sebagai pelabuhan penumpang kapal Pelni. Salah satu langkah yang ditempuh yakni menindaklanjuti hasil audiensi bersama Kementerian Perhubungan melalui penyampaian surat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Menteri Perhubungan.

Ketua PMP, Zulkarnain mengatakan, upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Wali Kota Palu dengan Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kota Palu menyampaikan penolakan terhadap rencana pemindahan pelayanan kapal Pelni ke Kabupaten Donggala.

"Alhamdulillah, sekitar sebulan yang lalu kami bersama Bapak Wali Kota Palu bertemu dengan Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pemindahan pelayanan kapal Pelni ke Donggala. Bapak Wali Kota juga secara tegas menyatakan penolakan tersebut dengan berbagai pertimbangan yang berpihak kepada masyarakat," ujar Zulkarnain kepada RRI, saat ditemui di Rujab Wali Kota Palu, Jumat, 3 Juli 2026.

Ia menjelaskan, Kementerian Perhubungan meminta agar penolakan tersebut turut disampaikan secara administratif melalui surat resmi. Karena itu, pihaknya kembali berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palu untuk menindaklanjuti proses tersebut.

"Hari ini saya kembali bertemu dengan Bapak Wali Kota untuk menindaklanjuti hasil pertemuan di Kementerian. Kami diminta menyampaikan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Menteri Perhubungan agar penolakan ini diproses secara administratif," katanya.

Menurut Zulkarnain, keberadaan Pelabuhan Pantoloan sebagai pelabuhan kapal Pelni dinilai lebih strategis karena melayani masyarakat dari berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Ia menilai persoalan tersebut tidak lagi hanya menjadi kepentingan masyarakat Pantoloan.

"Persoalan ini bukan lagi hanya menyangkut masyarakat Pantoloan. Penumpang dari Donggala, Pantai Barat, Parigi Moutong, bahkan Gorontalo juga menginginkan kapal Pelni tetap beroperasi di Pantoloan karena aksesnya lebih mudah dan dekat," ucapnya.

Ia mengatakan, apabila pelayanan kapal Pelni dipindahkan ke Donggala, masyarakat harus menempuh jarak yang lebih jauh. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan menambah biaya dan waktu perjalanan bagi pengguna jasa transportasi laut.

"Yang kami perjuangkan adalah akses transportasi laut yang murah bagi masyarakat. Dari Kota Palu ke Pantoloan hanya sekitar 18 sampai 20 kilometer, sedangkan jika dipindahkan ke Donggala tentu jaraknya akan lebih jauh. Itu sebabnya masyarakat berharap pelayanan kapal Pelni tetap berada di Pantoloan," ujarnya.

Zulkarnain menegaskan, perjuangan yang dilakukan PMP bukan ditujukan kepada Kabupaten Donggala, melainkan terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Kami tidak pernah melawan Donggala karena di sana juga banyak keluarga dan saudara kami. Yang kami perjuangkan adalah kebijakannya. Harapan kami, Pelabuhan Donggala tetap melayani kapal Dharma Kencana, sementara Pelabuhan Pantoloan tetap menjadi pelabuhan kapal Pelni sehingga keduanya dapat berjalan sesuai fungsinya," katanya.