RRI.CO.ID, Palu - Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengajak masyarakat berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar kepada petugas Badan Pusat Statistik (BPS). Ajakan tersebut disampaikan usai menerima kunjungan BPS Kota Palu di Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat, 26 Juni 2026.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Pendataan juga menyasar kepala daerah untuk memperoleh gambaran aktivitas ekonomi di masing-masing wilayah.

Kepala BPS Kota Palu, Agus Santoso, mengatakan proses pendataan terhadap Wali Kota Palu berlangsung lancar. Berbagai informasi berhasil dihimpun, mulai dari data keluarga hingga aktivitas usaha yang menjadi objek sensus.

"Kami tadi telah melakukan pendataan Sensus Ekonomi di kediaman Pak Wali Kota. Cukup banyak informasi yang kami kumpulkan, baik keterangan keluarga maupun keterangan usaha," ujar Agus.

Agus menjelaskan, hasil pendataan menunjukkan Wali Kota Palu tidak memiliki usaha secara pribadi. Namun, sejumlah usaha yang dikelola anggota keluarganya tetap tercatat sebagai bagian dari objek Sensus Ekonomi 2026.

"Usaha yang kami data merupakan usaha milik keluarga besar Pak Wali. Pak Wali sendiri tidak memiliki usaha, namun Ibu Wali Kota memiliki beberapa usaha yang menjadi bagian dari pendataan Sensus Ekonomi 2026," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Hadianto menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan sensus. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Palu untuk ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima petugas yang datang melakukan pendataan. Berikan data yang akurat dan sesuai kondisi sebenarnya, karena data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran," ujar Hadianto.

Ia menambahkan, kualitas perencanaan pembangunan sangat bergantung pada data yang dimiliki pemerintah. Karena itu, masyarakat diharapkan memberikan informasi secara jujur sesuai kondisi yang sebenarnya.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional BPS yang bertujuan memperbarui data aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Hasil pendataan tersebut akan menjadi referensi pemerintah dalam menyusun, mengevaluasi, dan menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.