RRI.CO.ID, Palu – Pemerintah Kabupaten Banggai Laut (Pemkab Balut) resmi menyusun regulasi khusus sebagai upaya memutus rantai penularan penyakit menular tuberkulosis (TBC). Langkah penguatan kebijakan ini ditindaklanjuti pada Rabu 24 Juni 2026.

Instrumen hukum tersebut mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026–2029. Agenda penyelarasan ini berlangsung di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng ini diikuti oleh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.

Pembahasan harmonisasi menitikberatkan pada penyelarasan arah kebijakan daerah dengan peta strategi nasional penanggulangan tuberkulosis. Langkah ini dilakukan guna memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan efektivitas program pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit TBC di daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa isu kesehatan masyarakat memerlukan atensi yang serius. Oleh karenya, ia menilai penanganan tersebut harus didukung dengan regulasi yang kuat dan berkelanjutan.

“Tuberkulosis masih menjadi tantangan kesehatan yang memerlukan perhatian serius. Karena itu, diperlukan kebijakan yang terencana, terukur, dan didukung oleh regulasi yang kuat,” ujar Rakhmat Renaldy.

Ia menambahkan, keberhasilan penanggulangan TBC tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan semata. Langkah tersebut juga membutuhkan komitmen dan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

“Rencana aksi daerah yang disusun secara komprehensif akan menjadi pedoman penting dalam memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian tuberkulosis demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat,” tambahnya.

Rakhmat berharp berharap hasil harmonisasi ini dapat memperkuat kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dalam mendukung target nasional eliminasi tuberkulosis. Dengan dukungan regulasi ini, diharapkan program penguatan kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.