RRI.CO.ID, Palu - Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menerima kunjungan resmi Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palu, Ansar, di Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa, 23 Juni 2026. Pertemuan ini dirangkaikan dengan penandatanganan Adendum Perjanjian Kerja Sama terkait Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (PBJT-TL).

Adendum ini ditandatangani sebagai langkah taktis untuk memperbarui nomor rekening khusus penyetoran pajak penerangan jalan tersebut ke kas daerah. Perubahan instrumen perbankan ini diharapkan dapat membuat mekanisme pelaporan sirkulasi keuangan berjalan lebih tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi terbaru.

Manajer PLN UP3 Palu, Ansar, menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen jajaran birokrasi daerah yang terus mendukung kelancaran operasional ketenagalistrikan. Pihaknya berjanji akan segera mengintegrasikan sistem penagihan internal PLN agar selaras dengan poin-poin baru yang telah disepakati bersama.

Sementara itu, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menekankan bahwa tingkat kepatuhan penyetoran PBJT-TL memiliki kontribusi yang sangat besar bagi postur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan sektor pajak ini nantinya akan dialokasikan kembali untuk membiayai program pembangunan infrastruktur perkotaan dan peningkatan mutu pelayanan publik.

Di sela-sela pembahasan regulasi keuangan tersebut, Hadianto juga meminta atensi khusus dari manajemen PLN terkait masalah estetika tata ruang kota. Otoritas kota menyoroti masih banyaknya jaringan kabel udara milik PLN di sejumlah ruas jalan utama yang posisinya bergelantungan rendah dan semrawut.

“Ke depan kami berharap PLN dapat melakukan penertiban dan penataan jaringan kabel yang ada di dalam kota agar terlihat lebih rapi dan aman,” ujar Hadianto.

Hadianto menilai penataan kabel ini sangat mendesak dilakukan demi meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan menjaga keselamatan pengguna jalan. Pertemuan yang berlangsung hangat ini menjadi momentum penguatan integrasi sektoral antara pemerintah daerah dan badan usaha milik negara dalam menata wajah ibu kota.