RRI.CO.ID, Morowali Utara - Wakil Bupati Morowali Utara, Djira membuka Rapat Persiapan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Morowali Utara, Kamis, 21 Mei 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bapelitbangda Gerzom Tandi, Kepala Dinas Sosial Patta Toba, serta operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dari seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Morowali Utara. Wakil Bupati Djira menegaskan bahwa validasi data DTSEN menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran dan sesuai kondisi riil masyarakat di lapangan.
"Data yang dirilis secara nasional ini adalah hasil kerja bersama, tetapi kita juga harus jujur bahwa kondisi faktual di lapangan terus berubah. Karena itu, data ini perlu divalidasi kembali secara objektif agar kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan," kata Djira.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya bergantung sepenuhnya pada data nasional tanpa melakukan pembaruan berbasis kondisi terkini di desa dan kelurahan. Sebab, status sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dalam waktu singkat.
"Hari ini seseorang bisa masuk kategori miskin, tetapi tiga bulan kemudian kondisinya sudah berubah. Sebaliknya, ada yang hari ini dianggap mampu, namun beberapa bulan ke depan justru mengalami kesulitan ekonomi. Karena itu, pembaruan data harus dilakukan berkala dan berbasis fakta lapangan," ujarnya.
Djira juga menyoroti pentingnya integritas para operator SIKS-NG dalam melakukan pendataan. Ia meminta seluruh petugas bekerja profesional, objektif, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun tekanan tertentu yang dapat memengaruhi akurasi data.
"Kita harus menghilangkan faktor-faktor yang mengganggu objektivitas. Jangan sampai orang yang sebenarnya berhak justru tidak menerima bantuan, sementara yang tidak layak malah masuk sebagai penerima. Kalau datanya salah, maka kebijakan pengentasan kemiskinan juga akan salah sasaran," ucapnya.
Ia menambahkan, hasil validasi nantinya akan menjadi dasar penyusunan data sosial ekonomi versi Kabupaten Morowali Utara yang lebih akurat dan relevan dengan kondisi daerah.
"Mulailah dari data desa yang benar-benar sesuai fakta. Dari desa akan diakumulasi ke kecamatan, lalu menjadi data kabupaten. Dengan data yang valid, pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan di Morowali Utara," katanya.
Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Morowali Utara, Gerzom Tandi, menyampaikan bahwa sinkronisasi dan pemutakhiran DTSEN merupakan bagian dari upaya memperkuat perencanaan pembangunan daerah berbasis data tunggal sosial ekonomi. Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum pembekalan teknis bagi operator SIKS-NG agar memahami indikator-indikator nasional dalam proses pendataan dan validasi masyarakat penerima program perlindungan sosial.
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berharap proses pemutakhiran DTSEN dapat menghasilkan data yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Hal itu sebagai dasar penyusunan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial di daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....