Pemkot Palu Pasang Meteran Air di Sektor Usaha untuk Optimalkan PAD

RRI.CO.ID, Palu - Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menyerahkan secara simbolis alat pengukur volume air atau water meter kepada salah satu pelaku usaha pabrik tahu di Jalan Jati pada Rabu, 20 Mei 2026. Langkah ini merupakan bagian dari program standardisasi instrumen pengawasan terhadap pemanfaatan air bawah tanah di sektor industri.

Pemberlakuan kebijakan baru ini difokuskan untuk menciptakan tata kelola pemakaian sumber daya alam yang lebih tertib, transparan, dan terukur di wilayah perkotaan. Jajaran pemerintah daerah menggandeng Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palu dalam melakukan instalasi teknis di lapangan.

“Pemasangan water meter ini bertujuan agar perhitungan pajak air tanah dapat dilakukan secara adil dan tepat sasaran,” ujar Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid.

Hadianto menjelaskan bahwa data akurat yang terekam oleh alat ukur tersebut akan mempermudah kalkulasi kewajiban fiskal para pelaku usaha. Kepatuhan sektor swasta dalam mendukung kebijakan ini dinilai menjadi kontribusi nyata bagi pembiayaan berbagai program pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu, Imran Lataha, menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha yang memanfaatkan sumur bor wajib memasang meteran air resmi. Regulasi ini mengacu langsung pada Peraturan Wali Kota Palu Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pajak Air Tanah.

“Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak,” ucap Imran.

Pihak Bapenda akan melakukan pengawasan berkala bersama tim gabungan guna mengantisipasi adanya tindakan manipulasi alat ukur oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sanksi administratif yang tegas disiapkan bagi tempat usaha yang menolak atau sengaja merusak fasilitas pemantauan tersebut.

Melalui penerapan aturan yang ketat ini, kelestarian lingkungan dan cadangan air tanah di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat tetap terjaga secara berkelanjutan. Kesadaran bersama antara pelaku industri dan pemerintah menjadi kunci suksesnya implementasi regulasi tata ruang ini.