Pemkab Banggai Dorong Tata Kelola Pemerintahan Responsif dan Inovatif

  • 27 Apr 2026 17:54 WIB
  •  Palu

RRI.CO.ID, Banggai – Pemerintah Kabupaten Banggai menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Halaman Kantor Bupati Banggai, Senin, 27 April 2026. Upacara tersebut dipimpin Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili, yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” yang menekankan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menekankan pentingnya kesatuan visi, kebijakan strategis, serta implementasi yang selaras dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan.

“Hal-hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak, baik di pusat maupun di daerah, untuk mengharmonisasikan gerak langkah pada tataran implementasi di antaranya adalah program kerja prioritas nasional yang terbagi ke dalam delapan klaster, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan secara lebih spesifik,” kata dia.

Ia juga menyampaikan sejumlah program prioritas pemerintah, di antaranya pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra, serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome) menjadi perhatian utama melalui penguatan digitalisasi dan inovasi daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang cepat, efektif, dan responsif.

“Reformasi birokrasi berbasis outcome yang diperkuat dengan digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah untuk mewujudkan birokrasi yang cepat dan lincah perlu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang benar, efektif, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi yang terintegrasi, sebagaimana terlihat dari jumlah Mal Pelayanan Publik (MPP). Di Indonesia, saat ini terdapat kurang lebih 305 MPP yang beroperasi di berbagai daerah, dan alhamdulillah di Kabupaten Banggai telah memiliki MPP,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat bergantung pada kapasitas masing-masing tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas menjadi prioritas utama melalui penguatan sumber daya manusia, keuangan daerah, serta kelembagaan dan tata kelola.

Penguatan sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, kerja sama dengan perguruan tinggi, serta pemberian beasiswa. Sementara itu, peningkatan kapasitas keuangan ditempuh melalui optimalisasi pendapatan daerah, penyusunan APBD berbasis kinerja, serta kerja sama dengan perbankan untuk membuka akses pembiayaan alternatif.

"Di sisi lain, penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas," ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Banggai menilai penguatan kapasitas daerah menjadi kunci dalam mengelola sumber daya secara optimal, mendorong tata kelola yang transparan, serta meningkatkan sinergi pusat dan daerah guna menghadirkan pemerintahan yang adaptif dan responsif.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini diharapkan menjadi momentum untuk terus mendorong kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui pelaksanaan otonomi daerah yang efektif.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....