RRI.CO.ID, Morowali Utara - Wakil Bupati Morowali Utara, Djira K, menginstruksikan para kepala desa di Kecamatan Petasia Timur untuk mempercepat proses validasi dokumen kepemilikan lahan masyarakat. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas tuntutan aliansi petani sawit yang mendesak penyelesaian sengketa lahan di areal perkebunan PT Agro Nusa Abadi (ANA).

Pemerintah daerah mengundang jajaran kepala desa dari wilayah Bunta, Molino, Bungintimbe, dan Towara guna mengevaluasi sejauh mana progres pendataan di tingkat akar rumput. Rapat koordinasi ini juga melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, serta perwakilan TNI untuk memastikan pengamanan selama proses verifikasi berlangsung di lapangan.

"Pemda Morut sangat serius menangani masalah ini, itulah sebabnya kami undang para kepala desa agar bergerak cepat," ujar Djira K pada Jumat, 17 April 2026 siang.

Sejumlah kepala desa melaporkan bahwa tahapan pemasangan patok dan verifikasi administrasi terhadap lahan warga kini sedang berjalan secara intensif. Namun, pihak desa mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten dalam menuntaskan persoalan batas antarwilayah desa yang sering menjadi sumber perselisihan.

"Kalau kami di Molino sudah jalan, kami tinggal menunggu tim terpadu dari kabupaten," ucapnya.

Konflik lahan ini memanas akibat munculnya pihak-pihak yang mengklaim lahan milik petani secara sepihak hingga menimbulkan keresahan dan potensi tindakan kekerasan. Masyarakat melalui aliansi petani mendesak kepolisian bertindak lebih tegas terhadap praktik penyerobotan lahan yang merugikan pemilik hak yang sah.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berkomitmen untuk mengawal proses ini secara transparan hingga seluruh sengketa objek dan subjek lahan tuntas terdata. Kolaborasi antara tim desa dan tim terpadu kabupaten diharapkan mampu melahirkan solusi permanen bagi masa depan investasi perkebunan dan kesejahteraan petani di Morowali Utara.