RRI.CO.ID, Palu – Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah memperkuat sinergi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Sulteng guna meningkatkan kualitas kebijakan hukum berbasis data riset. Kolaborasi ini diawali dengan koordinasi Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum ke kantor BRIDA Sulteng pada Selasa 14 April 2026, sebagai langkah persiapan penguatan kapasitas analis kebijakan di daerah.

Pertemuan tersebut membahas rencana pelatihan analis kebijakan yang akan digelar pada 6 Mei 2026 mendatang dengan melibatkan lintas instansi pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah memastikan setiap kebijakan hukum yang lahir di Sulawesi Tengah kuat secara akademis dan dapat diimplementasikan di masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy dalam keterangannya menegaskan peran analis kebijakan sangat strategis dalam merumuskan solusi atas berbagai permasalahan daerah. Sinergi dengan BRIDA diharapkan mampu memperkaya perspektif riset sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.

“Sinergi antara Kementerian Hukum dan BRIDA menjadi sangat penting dalam menghasilkan analisis kebijakan yang tidak hanya kuat secara akademis, tetapi juga implementatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Rakhmat Renaldy.

Dalam kesempatan tersebut, BRIDA Sulteng juga mengusulkan adanya kajian kebijakan bersama antara kedua lembaga di masa mendatang guna mengoptimalkan potensi daerah. Usulan tersebut disambut baik sebagai bentuk nyata keterbukaan instansi vertikal dalam membangun kerja sama yang inklusif dengan pemerintah daerah.

“Kami sangat terbuka terhadap kolaborasi lintas instansi, khususnya dengan BRIDA, dalam menyusun kajian kebijakan yang lebih komprehensif. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkaya perspektif serta meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan,” tuturnya.