RRI.CO.ID, Palu - Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mengungkap adanya kesenjangan signifikan antara akses layanan dengan pemahaman masyarakat Indonesia. Meskipun indeks inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen, tingkat literasi atau pemahaman masyarakat baru menyentuh angka 66,46 persen.

Selisih sebesar 14 persen ini menunjukkan bahwa jutaan masyarakat telah menggunakan produk keuangan namun belum sepenuhnya memahami cara pengelolaannya. Fenomena tersebut memicu kekhawatiran akan meningkatnya potensi utang konsumtif hingga kerentanan terhadap praktik pinjaman daring ilegal.

Merespons tantangan itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Datokarama Palu bekerja sama dengan Hannah Asa Indonesia menggelar pelatihan Associate Wealth Planner (AWP) Syariah. Kegiatan yang berlangsung pada 2-3 April 2026 ini turut melibatkan kalangan dosen dan mahasiswa untuk menjadi pelopor literasi keuangan syariah.

Dekan FEBI UIN Datokarama Palu, Sagir, menegaskan bahwa tenaga pendidik harus mampu menjadi teladan dalam pengelolaan keuangan pribadi sebelum mengajarkannya kepada mahasiswa. Pendekatan praktis melalui sertifikasi Associate Wealth Planner (AWP) Syariah diharapkan mampu mengubah perilaku finansial secara sistemik.

"Dosen harus menjadi role model, bukan hanya dalam akademik, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan," ucap Sagir.

Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Sulawesi Tengah, Dewi Noor, turut menekankan pentingnya pemahaman risiko bagi para investor pemula di pasar modal. Menurutnya, pertumbuhan jumlah investor harus diimbangi dengan kecerdasan dalam menyusun strategi investasi agar masyarakat tidak terjebak tren sesaat.

"Melalui Sekolah Pasar Modal, kami ingin memastikan bahwa masyarakat—termasuk dosen dan mahasiswa—tidak hanya menjadi investor, tetapi menjadi investor yang cerdas, rasional, dan teredukasi," ucapnya.

Founder Hannah Asa Indonesia, Mardiyah, menambahkan bahwa literasi keuangan di Indonesia sudah saatnya naik kelas dari sekadar pengetahuan menjadi perilaku. Inisiatif yang lahir dari Sulawesi Tengah ini diproyeksikan menjadi penggerak literasi keuangan berbasis sistem yang mampu berdampak pada skala nasional.

"Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat mampu mengambil keputusan finansial yang tepat," jelas Mardiyah.

Selain itu, Data SNLIK 2025 juga mencatat literasi keuangan syariah yang masih berada di angka 43,42 persen, jauh mengungguli inklusi syariah yang hanya 13,41 persen. Kesenjangan ini menunjukkan adanya ruang besar bagi pengembangan ekonomi syariah jika kapasitas pemahaman masyarakat terus ditingkatkan melalui jalur pendidikan.

Langkah transformasi keuangan yang dimulai dari kampus di Kota Palu ini diharapkan menjadi arah baru dalam menekan angka kemiskinan dan kerentanan ekonomi. Kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan finansial yang tepat akan menjadi faktor kunci kesejahteraan Indonesia di masa depan.