RRI.CO.ID, Palu – Produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Sulawesi Tengah kini mulai merambah ruang publik. Berbagai produk kerajinan tersebut dipajang di Lounge Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu sebagai upaya memperluas akses pasar bagi hasil pembinaan lapas dan rutan.

Langkah ini diambil oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tengah untuk memperkenalkan kemandirian ekonomi para warga binaan kepada masyarakat luas yang sedang mengakses layanan keimigrasian.

Plh. Kepala Kanwil Ditjenpas Sulteng, Irpan, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan agar hasil karya warga binaan tidak hanya berhenti di dalam lapas, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang diakui publik.

"Produk warga binaan harus kita dorong untuk dikenal publik. Ini bukan hanya soal hasil karya, tetapi tentang proses pembinaan yang menghasilkan nilai ekonomi dan kemandirian," ujar Irpan dalam keteranggannya, Selasa 31 Maret 2026.

Lebih lanjut, penguatan keterampilan ini dinilai krusial bagi masa depan warga binaan setelah bebas nanti. Fokus utama sekolah adalah memastikan mereka memiliki bekal ekonomi agar bisa kembali ke masyarakat secara produktif.

"Ketika warga binaan memiliki keterampilan dan produknya punya nilai jual, maka peluang mereka untuk kembali ke masyarakat secara produktif semakin besar," ucapnya.

Ia menyebut, produk yang dipamerkan di cukup beragam, mulai dari kain tenun, anyaman, kerajinan tangan, hingga produk makanan olahan seperti keripik dan abon. Produk-produk tersebut merupakan hasil karya kolektif dari Lapas, Rutan, LPKA, hingga Bapas di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 yang jatuh pada 27 April mendatang. Melalui momentum tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulteng juga mendorong Gerakan Cinta Produk Narapidana dengan menetapkan setiap hari Jumat sebagai “Hari Cinta Produk Narapidana”.

Ke depan, Kanwil Ditjenpas Sulteng berencana terus meningkatkan kualitas kemasan dan strategi pemasaran berbasis kolaborasi untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi kerakyatan tersebut.