Keuangan Daerah Seret, Sebagian PPPK Donggala Terancam Dirumahkan

RRI.CO.ID, Donggala – Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengaku akan merumahkan sebagian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala. Rencana tersebut muncul seiring kondisi keuangan daerah yang dinilai belum memadai untuk membayar gaji ribuan PPPK selama satu tahun kontrak yang mencapai Rp216 miliar.

Ia mengatakan, saat ini kondisi keuangan daerah hanya mampu membayar gaji PPPK hingga Agustus mendatang. Situasi tersebut dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp400 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Donggala.

"Dengan gaji Rp216 miliar per tahun itu sampai di bulan 9. Kemarin kita hitung-hitung hanya bisa sampai di bulan 8. Bulan 9 saya harus cari lagi untuk memenuhi gaji mereka dan kontrak mereka itu berakhir di bulan 9,” kata Vera di Donggala, Rabu, 11 Maret 2026.

Vera mengatakan, jika kondisi keuangan daerah terus memburuk dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah terpaksa melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh PPPK. Pegawai yang dinilai tidak berkinerja baik akan dilakukan pemutusan kontrak kerja atau diberhentikan.

“Jika memang kondisi terus memburuk, tidak ada bantuan apapun dari pemerintah pusat, maka terpaksa Kita harus evaluasi kinerja mereka dan merumahkan mereka,” ujarnya.

Menurut Vera, rencana tersebut juga didasarkan pada temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar PPPK dinilai belum mampu menjalankan tugas secara optimal. Bahkan, ia menyebut hampir 80 persen PPPK tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik.

“Ya, kondisi yang kami lihat banyak PPPK tidak punya skill dan tidak bisa kerja kantoran. Dan ini sama dengan kami membayar gaji buta. Ini juga tidak boleh mereka menikmati. Jika mereka petani maka jadilah petani, dan jika mereka ibu rumah tangga maka mereka bisa menjadi pelaku UMKM,” ucapnya.

"Yang kami bayarkan adalah SDM yang siap pakai, tetapi kenyataannya hampir 80 persen tidak bisa apa-apa," ujarnya melanjutkan.

Ia menambahkan, besarnya belanja pegawai juga berdampak pada terhambatnya pembangunan di Kabupaten Donggala, karena sebagian besar anggaran terserap untuk pembayaran gaji.

“Saya enggak bisa melakukan pembangunan. Saya tahu masih begitu banyak kantor camat yang harus direnovasi karena sudah bocor. Hampir semua ya pelayanan Puskesmas kita hancur lebur. Hujan sampai kayak banjir di dalam Puskesmas. Saya enggak bisa bikin apa-apa,” ungkapnya.

Olehnya, bagi Vera, daripada mempertahankan pegawai yang tidak berkinerja, anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk pembangunan daerah. Ia pun meminta seluruh pimpinan instansi melakukan evaluasi secara objektif berdasarkan kondisi riil di lapangan.

“Makanya saya bilang tadi evaluasi. Yang ini bisa dipertahankan, yang ini enggak bisa dipertahankan. Jangan karena saudara, jangan karena sepupu, jangan karena ipar, itu dipertahankan,” kata Vera menegaskan.