BPKP Sulteng Kawal BOS, Layanan Kesehatan, hingga Pemerataan Guru

RRI.CO.ID, Palu - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah memperluas pengawasan terhadap sejumlah sektor pelayanan publik, mulai dari pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), layanan kesehatan, hingga pemerataan tenaga pendidik di Sulawesi Tengah.

Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, mengatakan pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, BPKP baru saja menyelesaikan pendampingan evaluasi pengembangan UMKM di Kota Palu. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya perbaikan basis data pelaku UMKM serta penyusunan intervensi yang lebih tepat agar sektor usaha kecil dapat berkembang.

Selain itu, BPKP juga akan melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan dana BOS, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun BOS daerah.

"Kami akan melakukan pengawalan terhadap BOS, baik BOS daerah maupun BOS dari pusat, supaya pelaksanaannya benar-benar efektif," ujarnya seusai acara library cafe pada Kamis 9 Juli 2026.

Di sektor kesehatan, BPKP saat ini tengah mengevaluasi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, termasuk pemerataan layanan dan kelengkapan sarana kesehatan di kabupaten maupun kota.

Sementara pada sektor pendidikan, pengawasan difokuskan pada penyediaan ruang kelas yang layak, laboratorium, ruang guru, hingga pemerataan distribusi tenaga pendidik.

Agus mengungkapkan secara jumlah, guru di Sulawesi Tengah sebenarnya telah melebihi kebutuhan. Namun, distribusinya belum merata karena masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah terpencil masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.

"Kami sudah menyampaikan berbagai rekomendasi kepada pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil mampu memperbaiki pemerataan guru dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan maupun kesehatan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tutupnya.