RRI.CO.ID, Palu - Ketua DPRD Kota Palu Rico AT Djanggola menggelar Penjaringan Aspirasi (Reses) Caturwulan III Masa Persidangan 2025, di RT 1 RW 1 Kelurahan Tondo Ngapa, pada Jumat 6 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi legislatif untuk menjemput langsung aspirasi warga serta perwakilan dinas terkait di daerah pemilihan mereka.

Rico memberikan apresiasi tinggi atas keaktifan warga Tondo Ngapa dalam menyampaikan berbagai persoalan mendasar di wilayahnya. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting agar program pemerintah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. 

"Alhamdulillah di reses hari ini saya mendapat banyak aspirasi dan masukan dari masyarakat," ucap Rico. 

Salah satu isu utama yang mencuat adalah infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya teraspal, terutama akses menuju pantai bagi para nelayan. Warga juga mengeluhkan kondisi Jalan Uwe Buro yang rusak, padahal jalur tersebut menjadi akses harian bagi ratusan siswa pesantren.

Baca Juga: Daerah Lomba Tradisional Pererat Kebersamaan Warga Tondo Ngapa

"Ada kurang lebih 500 siswa yang diantar oleh orang tua murid setiap harinya melewati jalan tersebut," ujar Mursalin, perwakilan dari Pesantren Hidayatullah. 

Selain masalah infrastruktur, aspirasi lainnya yang ditampung dalam Reses tersebut terkait bantuan untuk nelayan. Ketua Umum Perkumpulan Nelayan Saung Lara Uwe Salura, Mustika Sari mengungkapkan, banyak nelayan terpaksa melaut dengan sarana yang tidak layak dan membahayakan keselamatan.

"Ada nelayan yang tiap hari turun dengan kondisi perahu bocor meski diperbaiki dengan cara dilem, selain itu mesin yang digunakan rata-rata berusia lima tahun ke atas," tutur Mustika. 

Masalah ini langsung mendapat perhatian dari perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu yang hadir di lokasi. dapun beberapa aspirasi lain terkait bantuan usaha, perwakilan Dinas Koperasi Kota Palu telah memberi jawaban dan solusi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada.

Baca Juga: Penanganan Sampah Pesisir di Kota Palu Perlu Kolaborasi

Aspirasi sosial seperti penanganan stunting dan bantuan anak yatim piatu turut menjadi catatan penting dalam pertemuan tersebut. Rico memastikan bahwa keluhan yang bisa ditangani secara cepat akan segera dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk tindak lanjut instan.

"Alhamdulillah terkait bantuan anak yatim piatu telah direspon oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Jadi untuk permasalahan yang bisa kita selesaikan, akan langsung dijawab dan ditindaklanjuti," kata Riko.

Terkait program yang membutuhkan perencanaan lanjutan, Rico menjelaskan bahwa usulan tersebut akan masuk dalam sistem penganggaran Maret 2027. Implementasi program tersebut dijadwalkan pada tahun 2028 dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran daerah.

"Setelah merampungkan reses, kami akan menampung aspirasi dan dibahas bersama dalam sistem penganggaran dan perencanaan pada Maret 2027, dan apabila secara anggaran keuangan daerah memenuhi, program tersebut baru akan diimplementasikan nanti di tahun 2028," jelasnya.