RRI.CO.ID, Sigi - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Palu resmi menjalin kerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sigi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Penandatanganan PKS berlangsung di Ruang Kepala Lapas Perempuan Palu, Rabu 4 Januari 2026, dan ditandatangani langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Palu, Yoesiana, bersama Kepala SKB Kabupaten Sigi, I Nyoman Mardika. Kerja sama ini disepakati untuk jangka waktu dua tahun ke depan.

Kepala Lapas Perempuan Palu, Yoesiana, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen dalam memenuhi hak dasar pendidikan bagi WBP sekaligus memperkuat program pembinaan yang berkelanjutan di dalam lapas.

“Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, termasuk warga binaan. Melalui kerja sama ini, kami berharap WBP yang belum menyelesaikan pendidikan formal dapat memperoleh kesempatan belajar yang layak sebagai bekal saat kembali ke masyarakat,” ujar Yoesiana.

Sementara itu, Kepala SKB Kabupaten Sigi, I Nyoman Mardika, menyambut baik terjalinnya sinergi tersebut. Ia menilai pendidikan kesetaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa terkecuali.

“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan pendidikan Paket A, B, dan C di Lapas Perempuan Palu. Harapannya, WBP tidak hanya memperoleh ijazah kesetaraan, tetapi juga kepercayaan diri dan motivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Perempuan Palu, Effendy, bersama jajaran staf, serta perwakilan dari Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sigi.

Effendy menjelaskan, kerja sama ini diharapkan mampu memberikan hasil nyata berupa peningkatan tingkat pendidikan WBP sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial setelah menjalani masa pidana.

“Target kami, WBP dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jenjangnya dan memiliki kompetensi dasar yang dibutuhkan saat kembali ke tengah masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu kunci penting dalam menekan angka residivisme,” jelas Effendy.

Melalui penandatanganan PKS ini, Lapas Perempuan Palu berharap program pendidikan kesetaraan dapat berjalan optimal, berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi masa depan WBP.