RRI.CO.ID, Palu - Budaya patriarki masih menjadi penghambat utama terwujudnya kesetaraan gender di Sulawesi Tengah, terutama di wilayah pedesaan. Minimnya keterlibatan perempuan dalam lembaga adat dan pemerintahan desa menunjukkan masih kuatnya pandangan yang menempatkan perempuan pada posisi pinggir dalam proses pengambilan keputusan.

Staf Komunitas Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah atau KPKPST, Neni Setiawati, mengatakan keterwakilan perempuan di lembaga pengambilan kebijakan desa masih sangat rendah. Padahal, perempuan memiliki kebutuhan dan pengalaman yang berbeda, sehingga suaranya penting dalam menentukan arah pembangunan desa.

“Banyak kebijakan desa disusun tanpa mendengar suara perempuan. Akibatnya, program yang dihasilkan sering tidak menyentuh kebutuhan perempuan dan anak,” kata Neni Setiawati.

Ia menjelaskan, kuatnya budaya patriarki membuat perempuan kerap dianggap hanya sebagai pelengkap, bukan pengambil keputusan. Kondisi ini terlihat dari minimnya perempuan yang terlibat di lembaga adat, Badan Permusyawaratan Desa, hingga struktur pemerintahan desa.

Meski demikian, Neni mencontohkan sejumlah desa dampingan KPKPST yang mulai menunjukkan perubahan positif. Di beberapa desa, keterlibatan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa meningkat dan berpengaruh pada lahirnya program pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

“Ketika perempuan dilibatkan, perspektif kebijakan berubah. Program pemberdayaan ekonomi perempuan, kesehatan ibu dan anak, hingga perlindungan dari kekerasan mulai masuk dalam perencanaan desa,” ujarnya.

KPKPST menilai peningkatan partisipasi perempuan dan anak muda merupakan kunci pembangunan desa yang lebih adil dan berkelanjutan. Selama ini, pembangunan desa masih didominasi proyek infrastruktur fisik, sementara penguatan kapasitas sumber daya manusia kerap terabaikan.

Melalui edukasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas di tingkat desa, KPKPST terus mendorong perubahan pola pikir masyarakat dan pemerintah desa. Keterlibatan aktif perempuan diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih inklusif, responsif gender, dan berpihak pada kesejahteraan seluruh warga.