RRI.CO.ID, Palu – Implementasi Program Women Empowerment Nexus (WE Nexus) di Kabupaten Sigi memasuki tahap refleksi melalui kegiatan Workshop Pembelajaran (Lesson Learned) yang digelar pada Kamis (29/1) di salah satu hotel di Kota Palu. Kegiatan ini menjadi ruang evaluasi, pembelajaran, sekaligus perumusan arah keberlanjutan program ke depan.

Workshop tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, mitra pembangunan, hingga perwakilan masyarakat. Manajer Climate Resilience and Humanitarian Portfolio, Rene Picasso, menjelaskan bahwa forum ini dirancang untuk meninjau capaian, tantangan, dan pembelajaran utama selama dua tahun pelaksanaan Program WE Nexus di Kabupaten Sigi.

”Forum ini menjadi ruang refleksi bersama untuk melihat apa yang sudah berjalan baik, tantangan yang dihadapi, serta pembelajaran penting dari implementasi pendekatan WE Nexus,” ujar Rene.

Program WE Nexus didukung oleh UN Women dan Korea International Cooperation Agency (KOICA), serta hadir menjawab kompleksitas persoalan daerah seperti krisis kemanusiaan, dampak perubahan iklim, dan dinamika sosial. Dalam konteks tersebut, pendekatan Nexus dipandang sebagai kebutuhan strategis.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Sigi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Anwar S.Sos, menekankan pentingnya forum pembelajaran dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa ketangguhan daerah harus bersifat inklusif, sensitif terhadap konflik, serta mampu melindungi kelompok rentan, khususnya perempuan dan pemuda.

”Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga memengaruhi kemampuan masyarakat dalam merespons krisis dan membangun pemulihan jangka panjang,” kata Anwar.

Sementara itu, CEO Yayasan CARE Indonesia, Dr. Abdul Wahib Situmorang, menyoroti bahwa workshop ini merupakan proses belajar dari pengalaman implementasi program. Ia menjelaskan bahwa pendekatan WE Nexus menempatkan prinsip kemanusiaan, pembangunan manusia, dan pemberdayaan kelompok rentan sebagai fondasi utama.

”Kita semua diciptakan dengan martabat yang sama dan harus diperlakukan setara. Itu inti dari prinsip kemanusiaan,” ujarnya.

Wahib menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan modal sosial dan kapasitas manusia, terutama kelompok rentan seperti perempuan.