RRI.CO.ID, Palu - Pemerintah Kabupaten Poso bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai langkah penguatan sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Kegiatan ini berlangsung di Siuri Convention Hall, Kabupaten Poso, Sabtu, 24 Januari 2026 dan dihadiri langsung oleh Bupati Poso Verna Gladies Merry Inkiriwang, Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar, jajaran pimpinan BPKP Sulawesi Tengah, serta para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Poso.

Dalam sambutannya, Bupati Poso menegaskan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, efektivitas, serta etika publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia juga menyampaikan kedekatan emosional Pemerintah Kabupaten Poso dengan BPKP Sulawesi Tengah yang selama ini konsisten memberikan pendampingan berkelanjutan.

Bupati Poso mengajak seluruh OPD untuk aktif berkonsultasi dan berkolaborasi dengan BPKP Sulawesi Tengah. Pendampingan tersebut diharapkan mampu mendukung tujuh program unggulan, visi dan misi kepala daerah, sekaligus mengakselerasi pencapaian 17 Agenda Pembangunan Daerah. Kerja sama ini juga dinilai dapat mendorong lahirnya inovasi serta meningkatkan kepercayaan diri OPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa Kabupaten Poso telah menjadi rumah kedua bagi BPKP Sulteng. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bebas dari ego sektoral, serta mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah. Penguatan kompetensi aparatur juga menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

BPKP Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) di Kabupaten Poso. Selain itu, BPKP juga mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah, khususnya melalui penguatan konsep sport tourism sebagai salah satu potensi unggulan Kabupaten Poso.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat antara Pemerintah Kabupaten Poso dan BPKP Sulawesi Tengah sebagai simbol komitmen bersama, dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh pihak yang hadir. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan ke depan serta memperkuat sinergi menuju pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.