KBRN, Palu : Pemerintah terus perkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai prioritas nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan berbasis kearifan lokal menjadi langkah strategis dalam memajukan sektor ini.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menyampaikan bahwa UMKM dinilai sebagai pejuang yang mampu membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wamen saat menghadiri pengukuhan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional (PEKNAS) se Sulteng Periode 2025-2030 yang berlangsung di Sriti Convention Hall, Jl Durian, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (16/1/2025).
Menurutnya potensi pengembangan UMKM di Sulawesi Tengah, yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam seperti tambang dan industri besar.
Helvi mengatakan, seiring dengan upaya memajukan ekonomi daerah, pemerintah menegaskan pentingnya hilirisasi industri yang melibatkan UMKM. Keberadaan sektor ini tidak hanya relevan di industri besar, tetapi juga dalam penguatan rantai pasok dan penciptaan produk bernilai tambah.
Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura mengungkapkan, bahwa baginya Keberhasilan menurunkan kemiskinan sebanyak 21.430 ribu jiwa ternyata belum cukup. Ia pun menyampaikan sejumlah mimpi besar yang belum terwujud
Selah Satunya menurut Rusdi Mastura ialah program digitalisasi desa lewat penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat dari alokasi dana desa.
“Ini yang jadi mimpi saya dan komitmen saya kepada rakyat untuk dibangun namun belum tercapai,” ujarnya
Gubernur juga menyoroti produksi padi Sulteng yang stagnan dikisaran 3-4 ton padahal daerah lain sudah mampu memproduksi hingga berkali-kali lipat.
Rusdy Mastura menegaskan, pengadaan pupuk yang wewenangnya masih berada di pusat sebutnya jadi kendala yang membuat proses tender lebih lama dan panjang.
“Datangnya (pupuk) setelah musim tanam padahal kami siap membangun pabrik pupuk (di Sulteng),” pungkasnya terkait masalah pupuk yang diadukan petani.
Ia pun menginginkan kedepan untuk mensubsidi KUR hingga tinggal 3 % (dari 6%).
“Bayangkan masyarakat pinjam 10 juta, bayar bunganya hanya 25 ribu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI, Budiman Sudjatmiko, menegaskan perlunya perubahan pendekatan dalam program bantuan sosial.
Ia mengajak masyarakat untuk beralih dari hanya menerima bantuan menuju kemandirian ekonomi melalui kewirausahaan.
BP Taskin bersama Kemensos sedang mengkaji berbagai cara untuk mendukung usaha produktif, termasuk melalui subsidi bunga agar masyarakat miskin lebih mudah mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....