KBRN, Palu: Wali Kota Palu Hadianto Rasyid bersama Wakil Wali Kota Imelda Liliana Muhidin menerima ratusan tenaga honorer yang melakukan aksi di Auditorium Kantor Wali Kota, Senin (24/11/2025). Ratusan honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Kota Palu itu menuntut kejelasan status pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pertemuan berlangsung dalam dialog terbuka yang membahas nasib tenaga honorer yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemerintah Kota Palu. Para peserta aksi juga menyinggung progres pengajuan data honorer yang telah disampaikan ke Kementerian PAN-RB.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi para tenaga honorer melalui komunikasi intensif dengan kementerian terkait.

"Ini menjadi permintaan besar, dan Pemerintah Kota Palu siap atas pembiayaan P3K yang akan diangkat, baik yang bekerja paruh waktu maupun yang sudah berjalan,” ujar wali kota.

Baca Juga: OJK Sulawesi Tengah Dorong Inklusi Keuangan UMKM Sulteng

Wali kota menyampaikan bahwa tenaga honorer merupakan bagian dari keluarga besar pemerintah daerah yang turut memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya kepastian status sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian para tenaga honorer.

Untuk memastikan tindak lanjut, Wali Kota Palu merencanakan pertemuan dengan KemenPAN-RB bersama perwakilan honorer serta jajaran terkait di pemerintah daerah.

"Hari Kamis, dari perwakilan keluarga honorer yang belum terangkat ada tiga orang. Saya, BKD, dan nanti saya lihat OPD mana yang akan saya bawa,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Honorer Kota Palu, Arifin, mengapresiasi hasil dialog karena adanya langkah konkret dari pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa kelanjutan proses pendataan menjadi harapan besar bagi tenaga honorer yang belum terakomodasi.

"Kami minta kepada KemenPAN-RB agar link dibuka karena banyak kasian ini teman-teman yang terakomodir. Hari ini yang terpenting karena ada tindak lanjut,” ucapnya.

Baca Juga: Realisasi Program Nasional, Kemendukbangga/BKKBN Dorong Kapitalisasi Bonus Demografi

Arifin menjelaskan, sebelumnya terdapat 1.250 data tenaga honorer yang diajukan, namun setelah proses validasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), jumlah tersebut tersaring menjadi 998 orang.

"Salah satu poin terpenting adalah meminta KemenPAN agar tetap membuka link pendaftaran pengusulan P3K, khususnya untuk tenaga paruh waktu di Kota Palu,” ungkapnya.

Pertemuan berakhir dengan komitmen bersama untuk memperjuangkan kepastian status honorer di Kota Palu. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan serta diiringi harapan adanya penyelesaian yang berpihak kepada tenaga honorer. (Sidik)