RRI.CO.ID, Palembang - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memperkuat akuntabilitas kinerja melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026. Evaluasi tersebut memastikan setiap program dan anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen itu disampaikan Bupati Musi Banyuasin M. Toha Tohet saat mengikuti Evaluasi AKIP di Palembang, Rabu, 22 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja.

Toha mengatakan evaluasi AKIP menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Hasil evaluasi juga menjadi dasar perbaikan pelayanan publik dan kinerja perangkat daerah.

"Evaluasi ini menjadi momentum untuk terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami berkomitmen meningkatkan akuntabilitas, efektivitas kinerja perangkat daerah, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat Musi Banyuasin," ujarnya.

Ia mengatakan seluruh rekomendasi evaluasi akan ditindaklanjuti dalam setiap tahapan pembangunan. Perbaikan dilakukan mulai dari perencanaan hingga pengukuran kinerja.

"Evaluasi ini diharapkan memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pengukuran kinerja secara berkelanjutan," ujarnya.

Toha menegaskan AKIP menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen membangun birokrasi yang profesional dan akuntabel.

"Evaluasi AKIP merupakan agenda strategis pemerintah dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi di Kabupaten Muba," ujarnya.

Sementara itu, Tim Pendamping Evaluasi AKIP Kementerian PANRB, Hafid Nur Wahid, menyatakan pihaknya mendampingi pelaksanaan evaluasi. Pendampingan tersebut bertujuan memperkuat implementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemkab Muba.

"Kami bertindak sebagai pendamping. Terima kasih atas komitmen Pemkab Muba untuk terus memaksimalkan capaian kinerja yang positif," ujarnya.

Kepala Bagian Organisasi Setda Muba, Nurzahrawati, mengatakan implementasi Sistem AKIP didukung digitalisasi melalui aplikasi e-Office. Sistem tersebut membantu pengelolaan administrasi, pemantauan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

"Melalui evaluasi ini, kita dapat mengukur sejauh mana kinerja Pemkab Muba dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan," ujarnya.