RRI.CO.ID, Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong perbaikan sistem pengelolaan sampah di daerah. Upaya ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi pengelolaan sampah yang dipimpin Sekda Sumsel Edward Candra.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Graha Bina Praja pada Selasa 10 Maret 2026. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan 15 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

Forum ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membenahi manajemen limbah secara lebih terstruktur. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengangkutan serta pengelolaan sampah di masing-masing daerah.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan dan pendampingan Kementerian Lingkungan Hidup. Pendampingan dilakukan melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah membagi wilayah penilaian ke dalam dua kelompok. Sebanyak 11 kabupaten dan kota berada di bawah penilaian Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Udara.

Daerah tersebut meliputi Kota Prabumulih, Pagar Alam, Lubuk Linggau, serta Kabupaten Empat Lawang. Selain itu, terdapat Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, dan PALI.

Sementara itu, empat kabupaten lainnya berada di bawah penilaian Sekretariat Kementerian atau Sekretariat Utama. Daerah tersebut meliputi OKU, OKI, OKU Selatan, dan OKU Timur.

Seluruh daerah tersebut mendapat pendampingan langsung dari tim penilai. Tim tersebut berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam arahannya, Sekda Sumsel Edward Candra menyoroti kendala teknis yang masih terjadi di lapangan. Salah satu masalah utama berkaitan dengan jadwal pengangkutan sampah.

"Idealnya sampah ini diangkut sebelum jam masuk sekolah. Seharusnya jangan sampai jam 9 pagi sampah belum diangkut," katanya.

Ia menjelaskan keterlambatan pengangkutan sampah umumnya disebabkan keterbatasan armada di daerah. Kondisi tersebut masih ditemukan di sejumlah kabupaten dan kota.

"Namun setelah kami cek, kendala utamanya adalah masih kurangnya armada angkutan di Kabupaten dan Kota," ujarnya.

Edward berharap koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan efektivitas layanan kebersihan.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Rasio Ridho Sani memaparkan kondisi pengelolaan sampah saat ini. Ia juga menekankan perlunya terobosan agar pengelolaan limbah berjalan lebih efektif.