Atasi Kekeringan El Nino, Sumsel Bangun Belasan Sumur Bor

RRI.CO.ID, Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah untuk mengantisipasi ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir 2026. Program yang dijalankan melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumsel tersebut diawali dengan survei potensi air tanah sebelum titik sumur ditentukan dan dibangun.

Kasi Survey Rekayasa Teknik Dinas PSDA Sumsel, Abdurrahman, mengatakan, survei diperlukan untuk memastikan lokasi yang dipilih memiliki potensi air tanah sekaligus mengetahui karakteristik air sebelum pembangunan dilakukan.

"Nama kegiatan sumur bor itu ada di Pemprov, melalui Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan. Jadi pertama sekali kami melakukan kajian terlebih dahulu melalui kegiatan survei potensi sumur bor," kata Abdurrahman, Selasa, 1 September 2026.

Menurut dia, survei tidak hanya berkaitan dengan kondisi bawah tanah. Tim juga harus memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan fasilitas sumur bor.

Masyarakat atau pemerintah desa perlu menyiapkan lahan sekitar 4x4 meter yang dapat dihibahkan sebagai area kerja. Lahan tersebut nantinya digunakan untuk membangun satu set fasilitas sumur, termasuk rumah pompa, tangki air atau tedmon, serta perangkat pendukung lainnya.

"Kalau di pedesaan kami harus tanya dulu sama pemerintah setempat melalui Kades-nya, mana masyarakat yang mau atau di tempat Kades itulah yang mau dihibahkan dalam pembangunan sumur bor," ujarnya.

Setelah lokasi dan lahan tersedia, tim perencanaan melakukan survei geolistrik menggunakan metode geomagnet untuk mengetahui kondisi geologi dan potensi air tanah. Dari survei tersebut, tim dapat memperkirakan kedalaman sumber air sekaligus karakteristik air yang ditemukan.

"Melalui metode geomagnet, kami menggunakan lintasan kabel listrik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi topografi, geologi tanahnya, jenisnya apa, yang kita sebut dengan resistivitas. Dari sana kita mengetahui kandungan airnya," jelas Abdurrahman.

Tahapan ini menjadi penting karena keberadaan air tanah belum tentu langsung berarti air tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Hasil survei juga dapat menunjukkan apabila air mengandung tingkat keasaman tinggi atau memiliki kandungan mineral tertentu seperti besi (Fe) dan mangan (Mg).

Setelah hasil survei dianalisis, tim perencanaan kemudian menghitung kebutuhan teknis pembangunan. Perhitungan tersebut mencakup kedalaman sumur, pipa casing, pompa submersible, tangki penampungan, hingga sistem penyaringan air.

"Misalnya kedalaman 80 meter dengan jumlah air seperti apa, kami coba melakukan perencanaan teknis RAB-nya. Nanti menggunakan pipa casing berapa, pompa submersible seperti apa, tedmon-nya, ada filter," katanya.

Fasilitas sumur bor tersebut nantinya juga diarahkan untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui sambungan rumah tangga (SR). Abdurrahman mengatakan saat ini survei potensi air tanah dilakukan di 14 lokasi yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, Musi Rawas, dan Banyuasin.

Dari proses perencanaan, terdapat 12 titik yang disiapkan untuk pembangunan. Sebagian besar perencanaan telah selesai dan tinggal menunggu tahapan berikutnya.

"Yang sudah keluar airnya ada empat lokasi, satu di Banyuasin, tiga di OKI. Sementara sisanya sedang dalam proses untuk pembangunan infrastrukturnya agar air bisa mengalir ke permukaan," ujar Abdurrahman.

Menurut dia, pembangunan sumur bor menjadi salah satu langkah pemerintah menghadapi kondisi alam yang berpotensi memicu kekurangan air, terutama ketika musim kering berkepanjangan.

"Sejatinya kegiatan sumur bor ini salah satunya untuk memitigasi bencana atau kondisi alam seperti El Nino, kekeringan di mana-mana," katanya.

Ia memperkirakan kebutuhan masyarakat terhadap sumber air alternatif masih akan berlangsung hingga akhir Desember 2026 atau bahkan awal 2027. Kondisi tersebut membuat ketersediaan sumber air menjadi penting, terutama bagi masyarakat pedesaan yang membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Untuk tahap perencanaan, anggaran yang disiapkan relatif kecil, yakni sekitar Rp50 juta per lokasi. Sementara kebutuhan pembangunan fisik satu sumur bor diperkirakan sekitar Rp200 juta. Setelah dibangun, pengelolaan operasional sumur akan diserahkan kepada pemerintah desa. Biaya operasional, termasuk kebutuhan listrik untuk pompa, dapat ditanggung melalui mekanisme urunan masyarakat, kepala desa, atau tokoh adat setempat.

Meski pengelolaannya berada di tingkat desa, Abdurrahman menjelaskan aset sumur bor tersebut masih menjadi milik Pemprov Sumsel melalui Dinas PSDA. Persoalan lahan menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi tim di lapangan. Pemerintah membutuhkan lahan yang dapat digunakan secara permanen untuk fasilitas sumur, sementara tidak semua masyarakat bersedia menghibahkan tanahnya.

"Tantangan terbesar di lapangan adalah masalah sosial, yaitu mencari lahan masyarakat atau fasum yang mau dihibahkan ukuran 4x4 meter. Karena itu, komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat menjadi bagian penting sebelum sebuah lokasi ditetapkan sebagai titik pembangunan" kata Abdurrahman.

Selain pembangunan fisik, Dinas PSDA Sumsel juga berencana memperkuat kajian potensi air tanah melalui kerja sama dengan kalangan akademisi. Salah satu yang dibidik adalah bidang Geologi Universitas Sriwijaya (Unsri).

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai potensi air tanah di wilayah Sumatera Selatan, sehingga pembangunan sumur bor tidak sekadar mencari sumber air, tetapi benar-benar ditempatkan pada lokasi yang memiliki potensi dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.