Pemprov Kalteng Pastikan Lahan Gambut di Kawasan Eks PLG Tidak Akan Digunakan untuk Food Estate

KBRN, Palangka Raya: Beberapa lokasi rencana food estate yang terdapat indikasi gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter direkomendasikan agar tidak digunakan untuk kawasan food estate.

Hal ini berdasarkan kajian lingkungan serta peraturan perundang-undangan yang dilakukan tim ahli serta masukan dari berbagai pihak baik dari dokumen KLHS dan AMDAL.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Vent Christway, mengatakan dari kurang lebih 165 ribu hektar rencana pengembangan food estate di Kawasan Eks Proyek Lahan Gambut (PLG), wilayah yang masuk penghentian pemberian perijinan berusaha seluas 11 ribu hektare lebih.

Menurutnya wilayah-wilayah tersebut termasuk kategori lahan bergambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter seluas ± 5.567,4 Ha dan hutan alam primer (mangrove) seluas ±6.420,97 Ha.

“Dan itu berada di Blok A, B, C, dan D kawasan eks PLG. Kemudian hutan alam primer (mangrove) yang luasnya kurang lebih 6.420,97 hektare itu berada di Blok C eks PLG. Jadi semuanya berada pada blok itu,” tuturnya saat jumpa pers di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (27/4/2021).

Menurutnya, lokasi-lokasi tersebut menjadi kawasan yang dilindungi dan tidak akan diganggu sesuai dengan persetujuan lingkungan hidup yang diberikan.

Tanggapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini menjawab kekhawatiran pemerhati dan aktivis lingkungan soal penggunaan kawasan gambut dalam di eks PLG untuk dijadikan kawasan Food Estate.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Tengah, Dimas Novian Hartono, menyebut banyak informasi tentang lokasi pasti kawasan Food Estate yang tidak dibuka pemerintah kepada publik.

“Nah di Blok E itu yang sama sekali sudah dalamnya gambut sangat dalam dan vegetasi yang cukup baik, rata-rata lebih dari 3 meter gambutnya itu yang benar-benar tidak boleh sama sekali kalau itu berdasarkan diskusi dengan teman-teman akademisi di Universitas Palangka Raya,” ujarnya.

Dalam konferensi pers yang dilakukan Walhi Kalteng, Save Our Borneo dan Pantau Gambut pada Hari Bumi 2021, ketiga Lembaga Swadaya Masyarakat ini meminta agar Program Food Estate dihentikan. Mereka mendesak urusan pangan dikembalikan kepada petani. (Foto: Mongabay) 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00