Warga Miskin Terancam Kehilangan Bansos, Ketua RT Soroti Pendataan BPS

RRI.CO.ID Nunukan: Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Nunukan Utara melayangkan protes keras terkait perubahan status desil kesejahteraan warga mereka yang melonjak drastis dari desil rendah ke desil tinggi. Perubahan data ini dinilai tidak masuk akal dan berdampak langsung pada penolakan berbagai bantuan sosial (bansos) bagi warga yang sejatinya masih hidup dalam kesusahan.

Keluhan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi di ruang pertemuan Kantor Kelurahan Nunukan Utara, yang dihadiri Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan Muhammad Mansur, Kasi Kesra Pemkab Nunukan Rudiansyah serta para ketua RT setempat.

Ketua RT 02 Nunukan Utara, Haji Suppa, membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, petugas pendata di lapangan kerap tidak melibatkan ketua RT yang jauh lebih memahami kondisi riil warganya.

"Pada pendataan itu RT tidak diikutsertakan, padahal ketua RT yang lebih tahu kondisi warganya. Pendata BPS sekarang lebih banyak hanya melihat fasilitas rumahnya, contohnya saya karena masalah listrik, banyak desil warga yang jadi naik," ujar Haji Suppa saat ditemui usai rapat, Rabu (16/09/2026).

Haji Suppa juga mengungkapkan adanya anomali data di lapangan, mulai dari data warga yang sudah meninggal namun masih tercatat hingga data warga yang dicatat "tidak ditemukan". Ia mencontohkan kasus faktual di wilayahnya, di mana satu rumah dihuni oleh tiga Kartu Keluarga (KK). Karena salah satu keluarga menggunakan AC, keluarga lain di dalam rumah yang sama meskipun hidup miskin ikut terseret masuk ke desil tinggi.

Akibat carut-marut pendataan ini, Haji Suppa memperkirakan sekitar 70 persen warganya mengalami kenaikan desil yang tidak wajar. "Banyak sekali warga yang masih kerja serabutan, bahkan masih sewa rumah, tapi naik ke desil 6, 7, 8, 9, hingga 10," keluhnya.

Menanggapi hal tersebut, bersama para ketua RT meminta difasilitasi oleh DPRD Nunukan untuk menggelar pertemuan lanjutan yang akan menghadirkan pihak BPS, Dinas Sosial, BMR serta warga terdampak secara langsung. Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, disebut telah siap memfasilitasi pertemuan tersebut dengan membawa serta warga yang mengalami perubahan desil. MM