Pasokan BBM Terhambat, Warga Perbatasan RI–Malaysia di Krayan Terancam Gelap

RRI.CO.ID, Nunukan - Warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terancam mengalami krisis listrik. Pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit listrik PLN sulit didistribusikan akibat akses jalan yang rusak dan berlumpur.

Kondisi ini terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan Krayan selama sebulan terakhir. Jalan penghubung yang masih berupa tanah berubah menjadi lumpur tebal sehingga kendaraan pengangkut BBM tidak bisa melintas dengan normal.

Camat Krayan Selatan, Oktavianus, mengatakan keterbatasan distribusi BBM mengakibatkan PLN kesulitan menjaga pasokan listrik bagi masyarakat. Bahkan upaya pengiriman BBM melalui jalur udara masih terkendala kapasitas angkut yang terbatas.

"PLN ini kewalahan juga untuk penerangan, kemarin coba negosiasi dengan pesawat MAP, cuma belum tahu bagaimana karena maksimal yang bisa dibawa hanya 800 kilo, bukan 1 ton," kata Oktavianus, Kamis (18/6/2026).

Lebih lanjut Oktavianus menjelaskan, jika pasokan BBM tidak segera terpenuhi, pemadaman listrik berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Krayan. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di rumah, tetapi juga mengganggu jaringan komunikasi dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada listrik.

Menurut Oktavianus, masyarakat berada dalam kondisi sulit karena pilihan jalur distribusi sangat terbatas. Jalur darat sulit dilalui, sementara pengiriman melalui pesawat memiliki risiko dan kapasitas yang tidak mencukupi kebutuhan.

"Mau jalan darat susah, mau naik pesawat juga berisiko dan memang terbatas, jadi kasian masyarakat, sudah barangnya mahal, susah juga dapatnya," ujarnya.

Persoalan akses jalan di Krayan bukanlah masalah baru. Setiap musim hujan tiba, jalan tanah yang menghubungkan antar kecamatan berubah menjadi lumpur dan menghambat mobilitas warga maupun distribusi kebutuhan pokok.

Kondisi ini berdampak pada biaya logistik yang semakin mahal dan pasokan barang sering terlambat sampai ke masyarakat. Akibatnya, warga perbatasan harus menghadapi harga kebutuhan yang lebih tinggi.

Pemerintah daerah berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan tersebut. Jalan yang memadai dinilai menjadi solusi jangka panjang agar distribusi barang, pasokan energi, dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan normal.