RRI.CO.ID, Nunukan - Pemerintah Kabupaten Nunukan mengevaluasi kesiapan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Evaluasi yang digelar di ruang Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra itu membahas terkait masih lemahnya komitmen sejumlah OPD terhadap program tersebut.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Nunukan, Faridah Ariyani, mengatakan banyak program yang sudah berjalan di masing-masing OPD, hanya saja tidka memiliki payung hukum yang jelas. Hal ini membuat poin penilaian KLA belum maksimal.

“Ada beberapa yang memang perlu ada aturannya yang jelas sebagai payung hukum kebijakan itu dilaksanakan, misalnya sekolah ramah anak, dasar hukumnya apa,” kata Faridah, Senin (11/5/2026).

Menurut Faridah, salah satu kendala terbesar dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak adalah belum adanya regulasi yang kuat di masing-masing OPD. Padahal, aturan yang jelas dibutuhkan agar program perlindungan dan pemenuhan hak anak bisa berjalan maksimal.

Ia menegaskan program KLA bukan hanya menjadi tanggung jawab DSPPPA. Seluruh OPD dinilai harus ikut terlibat, termasuk dalam penyediaan anggaran untuk mendukung program ramah anak di setiap sektor pelayanan publik.

“Jadi, banyak yang salah paham juga bahwa KLA ini jadi tanggung jawab di kita saja, padahal semua OPD sebenarnya bisa dianggarkan masing-masing OPD,” ujarnya.

Faridah mengungkapkan hingga saat ini Kabupaten Nunukan belum pernah meraih predikat Kabupaten Layak Anak. Untuk itu, pemerintah daerah menargetkan pada 2026 Nunukan bisa meraih status KLA tingkat Madya.

Target tersebut dibidik dengan mengejar nilai sekitar 500 hingga 600 poin dari enam klaster penilaian KLA. Kelima klaster itu meliputi kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan budaya, serta perlindungan khusus anak.