RRI.CO.ID, Nunukan - BNPP sedang menjaring masukan masyarakat guna mengisi tata ruang wilayah baru seluas 127,3 hektar di Sebatik. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lahan yang baru masuk ke kedaulatan Indonesia tersebut.
Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan fokus menentukan pola dan struktur ruang yang tepat untuk kawasan perbatasan di Kalimantan Utara ini. Koordinasi intensif dilakukan bersama pemerintah daerah serta kementerian terkait untuk mematangkan konsep pembangunan di lapangan. Hal ini disampaikan Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP, Ismawan Harijono.
"Sementara yang 127,3 hektar ini yang masuk ke Indonesia, kami dari Asdep PRKP BNPP atau Asdep Tata Ruang ya, sedang menyiapkan atau menjaring masukan dari pemerintah kabupaten dan masyarakat, terkait dengan apa sih pola ruang atau struktur ruang yang perlu diisi di 127,3 hektar itu," katanya. Kamis (16/04/2026).
Penataan wilayah ini merupakan tindak lanjut atas pergeseran atau penetapan batas negara terbaru di Pulau Sebatik. Pemerintah berkomitmen memastikan pemanfaatan lahan memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi warga lokal.
Kementerian Pertahanan dan Kementerian ATR turut dilibatkan untuk menjaga aspek keamanan serta legalitas lahan negara. Sinergi antarlembaga akan menentukan keberhasilan agar pembangunan infrastruktur di titik nol tersebut berjalan sesuai rencana nasional.
"Nah tentunya kita mendengar aspirasi masyarakat dan aspirasi Pemda. Setelah itu kita bahas di pertemuan yang lebih tinggi bersama Kementerian ATR, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait, terutama kementerian pertahanan ya, untuk pengisian tata ruang," ujarnya.
Rencana tata ruang tersebut akan segera dibawa ke tingkat pusat untuk mendapatkan pengesahan secara regulasi. Pemerintah menjamin seluruh proses pengambilan keputusan tetap mengedepankan kepentingan kedaulatan NKRI dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....