RRI.CO.ID. Nunukan:  Pemerintah Kabupaten Nunukan menunjukkan transparansi dalam pengelolaan usulan pembangunan wilayah pada Musrenbang Kewilayahan 2026 di Desa Sanur, Kamis (05/02/2026). 

Dengan keterbatasan anggaran daerah (APBD), Kepala Bappeda Litbang, Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.AP, mengungkapkan strategi taktis agar usulan masyarakat tetap bisa terakomodasi melalui berbagai pintu pendanaan di luar Renja SKPD.

Iwan Kurniawan menjelaskan bahwa usulan yang belum masuk dalam rancangan rencana kerja tetap memiliki peluang melalui tiga jalur alternatif. Pertama, melalui aspirasi DPRD (Pokir) yang inputnya akan dibuka pada Februari melalui SIPD.

​Baca Juga: Bupati Irwan Lantik Pj. Sekda Nunukan Panglima Program-2026

Kedua, melalui bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Utara dan ketiga adalah usulan langsung kepada Pemerintah Pusat untuk program-program yang berskala nasional.

Fokus transformasi ekonomi juga menjadi perhatian, di mana kemandirian ekonomi melalui sektor pariwisata dan pertanian unggulan daerah mulai digalakkan.

"Penting untuk memperhatikan program kegiatan pembangunan yang selama ini didukung melalui pembiayaan Desa," ujar Iwan. 

Agar terjadi sinkronisasi dana desa dan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran dalam mengeksekusi kebutuhan masyarakat. MM