RRI.CO.ID. Nunukan: Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menunjukkan respons sigap terhadap bencana alam yang menimpa wilayahnya. Pada Selasa (06/01/2026), Bupati turun langsung meninjau lokasi tanah longsor yang memutus sebagian akses jalan di Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan langkah penanganan darurat segera diambil agar aktivitas warga tidak lumpuh total.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi oleh Plt. Sekda Raden Iwan Kurniawan dan Kepala BPBD Kabupaten Nunukan, H. Asmar. Kehadiran jajaran pimpinan ini untuk memetakan kerusakan secara teknis dan memberikan instruksi langsung kepada tim di lapangan. Pemerintah daerah memprioritaskan keamanan warga yang melintasi jalur tersebut karena potensi pergeseran tanah susulan masih mungkin terjadi.

Bupati menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi sudah dilakukan sejak laporan pertama masuk. “Begitu menerima laporan, kami langsung merespons dan menurunkan tim ke lapangan untuk melihat kondisi jembatan dan ruas jalan yang terdampak, sekaligus berdialog dengan pemerintah kecamatan dan desa,” ujar Irwan Sabri di sela peninjauan lokasi.

Berdasarkan analisis sementara, tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir menjadi pemicu utama jenuhnya tanah hingga mengakibatkan longsoran. Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui BPBD telah melakukan pendataan mendalam terhadap titik-titik rawan untuk menentukan skala prioritas rehabilitasi infrastruktur jalan yang terdampak cukup parah.

Selain langkah teknis, Bupati juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah. Beliau mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan setiap potensi bahaya yang muncul di lingkungan sekitar. Dengan laporan yang cepat, pemerintah dapat melakukan tindakan preventif sebelum bencana yang lebih besar terjadi di kemudian hari.

Penanganan awal kini tengah difokuskan pada pembersihan material longsor dan pemberian tanda pengaman bagi pengguna jalan. Bupati berharap akses transportasi di Desa Srinanti dapat kembali normal dalam waktu singkat. Langkah cepat ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan jiwa dan kelancaran mobilitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.