RRI.CO.ID. Nunukan: Wakil Bupati Nunukan, Hamanus secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat wilayah di Pulau Sebatik untuk tahun anggaran 2027. Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa forum ini harus menjadi wadah menyerap kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar pemenuhan kepentingan proyek tertentu.

Bertempat di Pulau Sebatik, Musrenbang kali ini mengusung tema besar: "Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar dan Infrastruktur Ekonomi untuk Menunjang Percepatan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif".

Sebatik Sebagai Martabat Bangsa

Dalam sambutannya, Hamanus mengingatkan bahwa Pulau Sebatik yang terdiri dari lima kecamatan (Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Barat, Sebatik Tengah, dan Sebatik Utara) merupakan wajah terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Pembangunan di Sebatik menyangkut martabat bangsa. Negara harus hadir secara nyata melalui kehidupan masyarakat sehari-hari. Kita ingin pembangunan berangkat dari bawah agar program yang disusun mencerminkan kebutuhan rakyat," tegas Hamanus. Jumat (30/01/2026)

5 Isu Prioritas Tahun 2027

Menghadapi tantangan tahun 2027, Wabup menitikberatkan lima poin utama yang akan diperjuangkan dalam RKPD Kabupaten Nunukan:

1. Pembangunan Kawasan Perbatasan dan penguatan fungsi PLBN.

2. Peningkatan Infrastruktur Dasar (Jalan, Listrik, dan Air Bersih).

3. Penguatan Sektor Unggulan (Pertanian dan Perikanan).

4. Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan.

5. Peningkatan Kemandirian Masyarakat agar siap bersaing di kancah global.

Realitas Fiskal dan Respons Terhadap Media Sosial

Di hadapan para kepala perangkat daerah, Hamanus juga memaparkan kondisi keuangan daerah secara jujur. Meskipun fiskal Nunukan mencapai Rp1,7 Triliun, beban belanja pegawai menyerap hampir 40%. Selain itu, Dana Desa (DD) juga mengalami penurunan dari Rp1 Miliar menjadi kisaran 70 persen.

"Kita harus realistis. Musrenbang adalah 'belanja masalah'. Cari prioritas yang menyentuh kepentingan orang banyak, bukan satu dua orang saja. Saat ini media sosial tidak bisa dibendung, masyarakat punya hak istimewa untuk mengawasi. Pastikan alokasi APBD kita mendapatkan respons positif karena dirasakan manfaatnya oleh rakyat," tambahnya.

Wabup berharap melalui sinkronisasi yang baik, masyarakat Sebatik dapat tetap tangguh dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya sekolah, kesehatan, hingga kebutuhan dapur.

"Semoga program yang dirumuskan untuk tahun 2027 nanti selaras dengan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya. MM