RRI.CO.ID Nunukan: Evaluasi dan forum konsultasi publik yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan mendapat perhatian khusus dari kalangan akademisi. Kehadiran elemen perguruan tinggi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga insan pers menjadi wadah dalam menguji transparansi serta efektivitas pelayanan kepegawaian daerah.

Tokoh Akademisi Kabupaten Nunukan, Bahrul Ulum yang hadir sebagai perwakilan perguruan tinggi menyampaikan apresiasinya terhadap sistem pelayanan yang telah dibangun oleh BKPSDM Nunukan. Menurutnya, tata kelola dan mekanisme pelayanan administrasi yang ada saat ini secara umum sudah berada di jalur yang baik.

Meski demikian, Bahrul memberikan catatan kritis terkait konsistensi pelaksanaan di lapangan. Ia menjelaskan bahwa regulasi, sistem maupun konsep pelayanan sebagus apa pun tidak akan berdampak maksimal jika tidak diimbangi dengan komitmen nyata dari para pelaksana regulasi.

"Memang ada beberapa poin yang kita bahas dan saya memperhatikan sebenarnya sudah baik. Hanya saja, bagaimana poin-poin yang kita bahas agar lebih diperhatikan lagi pada tingkat penerapan. Sebab, semua poin yang dibahas kurang bermanfaat kalau tidak disertai dengan komitmen dan keseriusan untuk melaksanakan setiap poin tersebut," ujar Bahrul Ulum usai mengikuti forum konsultasi publik.

Lebih lanjut, Bahrul menggarisbawahi bahwa kunci dari pembenahan tata kelola kepegawaian tidak sekadar terletak pada kecanggihan sistem yang terintegrasi, melainkan pada kualitas moral dan komitmen individu yang menjalankan sistem tersebut.

"Ini bukan saja membahas tentang integrasi, tetapi yang lebih penting dari itu adalah dilaksanakan oleh orang-orang yang berintegritas, agar semua persoalan di BKPSDM dapat berjalan sesuai yang diharapkan," ujarnya. Kamis (30/07/2026).

Sebagai masukan strategis, pihak akademisi mendorong Pemkab Nunukan untuk melibatkan atau menugaskan tenaga profesional yang fokus pada fungsi pengawasan ASN. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk mengantisipasi celah-celah pelanggaran yang dapat mencederai kualitas pelayanan publik.

"Walaupun sistem atau mekanisme telah ada dan terbangun dengan baik, tetapi ketika ada celah dan tidak ada bentuk atau upaya pengawasan, saya kira ini bisa menjadi persoalan baru yang menciptakan peluang dan keluar dari harapan masyarakat. Jadi, memang perlu ada orang profesional yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan, terutama dalam wilayah kerja dan tanggung jawab pegawai ASN di Kabupaten Nunukan," ucapnya. MM